Apa yang dimaksud dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP‑TDLN) dan mengapa DJP menegaskan bahwa ini bukan pajak baru?

SPP‑TDLN adalah mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia tetapi berasal dari penyedia luar negeri. Mekanisme ini sudah berlaku sejak 25 September dan dirancang untuk menata pemungutan PPN secara adil, menghindari pemungutan berganda, serta menjaga perlakuan setara antara pelaku usaha dalam dan luar negeri. DJP menegaskan bahwa SPP‑TDLN bukan pajak baru karena tidak mengubah tarif PPN dan tidak memungut seluruh transaksi digital luar negeri, melainkan hanya transaksi tertentu yang belum dipungut PPN melalui PMSE.

Bagaimana status kepastian aturan dan penunjukan marketplace atau emiten sebagai pemungut SPP‑TDLN menurut idEA?

idEA masih menunggu arahan resmi dari DJP mengenai penunjukan marketplace atau emiten sebagai pemungut SPP‑TDLN, termasuk apakah penunjukan akan dilakukan secara serentak atau bertahap. Hingga kini idEA belum menerima konfirmasi resmi, sehingga organisasi tersebut menekankan pentingnya kepastian aturan, kesiapan pelaksanaan, dan perlakuan adil bagi seluruh pelaku usaha sebelum implementasi lebih lanjut.

Siapa saja enam emiten yang telah dilibatkan dalam tahap awal penerapan SPP‑TDLN, dan apa langkah selanjutnya bagi calon emiten lainnya?

Enam emiten yang sudah dilibatkan pada tahap awal 25 September adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Calon emiten lainnya saat ini berada dalam masa stabilisasi; DJP akan mengumumkan penunjukan emiten baru setelah seluruh tahapan persiapan selesai.

Shopee hingga GoTo Kena Pajak Digital per 9 November, Asosiasi Tunggu Arahan DJP

Oleh Leoni Susanto

3 November 2026, 16:40

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Membuat ringkasan dengan AI

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih menunggu arahan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait penerapan pajak digital yang disebut akan mulai diterapkan per 9 November.

Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menjelaskan bahwa kebijakan itu bukan pajak baru, melainkan pengembangan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri alias Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang sudah berlaku.

DJP juga sudah menjelaskan bahwa tidak semua transaksi digital dikenakan pajak, dan mekanismenya dirancang untuk menghindari pemungutan berganda.

"Terkait implementasi selanjutnya, kami tentu mengikuti arahan resmi DJP sebagai otoritas yang berwenang," kata Budi kepada Katadata.co.id, Selasa (3/11). "Bagi idEA, yang penting adalah kepastian aturan, kesiapan pelaksanaan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha."

Sejauh ini idEA belum mendapat konfirmasi resmi dari DJP soal penunjukan marketplace sebagai pemungut SPP-TDLN. "Termasuk apakah akan serentak atau bertahap? Maka, kami tunggu arahan DJP dulu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah akan menerapkan pajak digital per 9 November.

Hashim menuturkan, kebijakan itu akan melibatkan perbankan, platform digital seperti e-commerce , hingga perusahaan fintech . Menurut Hashim, hal ini sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak dan bea cukai.

“Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Pernyataan Hashim ini menjadi perbincangan di media sosial, karena masyarakat menduga akan ada pengungkapan pajak baru.

DJP kemudian memberikan klarifikasi bahwa pajak digital yang dimaksud mulai 9 November bukan pajak baru, melainkan SPP-TDLN yang sudah mulai dijalankan per 25 September. Hanya saja, sistem ini baru dalam penerapan tahap awal.

“Kebijakan ini pajak bukan baru, tidak mengubah tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).

Sistem SPP-TDLN dirancang untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri oleh konsumen agar lebih adil dan tertib, sehingga menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Sistem ini juga menjangkau transaksi tertentu yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PPN produk dan jasa digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

“Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN,” kata Inge.

Terkait dengan transfer dana maupun remitansi, Inge menyebut tidak otomatis menjadi objek PPN. SPP-TDLN tidak dimaksudkan mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana pribadi maupun pengiriman uang masyarakat.

Pada tahap awal penerapan SPP-TDLN pada 25 September, pemerintah telah melibatkan enam penerbit atau emiten , yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja. Sedangkan emiten lainnya sedang dalam tahap stabilisasi.

"Saat ini calon emiten lainnya sedang dalam masa stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan emiten baru apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan," kata Inge.