Sengketa Natuna, Ahli IT Peringatkan Risiko Serangan Siber Tiongkok
Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus bekerja keras untuk mengamankan komunikasi penting antarpejabat negara. "Mereka harus gunakan perangkat dan sistem operasi dengan level tinggi agar pejabat negara tidak mudah disadap. Jangan malah pakai Android atau sejenisnya yang mudah dilacak," ujarnya.
Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi juga tak menutup potensi serangan siber di tengah sengketa Laut Natuna. Namun, ia belum melihat serangan yang dimaksud. “(Ada potensi serangan) jika konfliknya kian memanas. Sekarang belum kelihatan,” kata dia ujar Heru kepada Katadata.co.id saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/1).
Menurut dia, serangan siber terkait konflik negara biasanya berupa serangan Distributed Denial of Services (DDOS). Serangan ini biasanya menyerang suatu situs secara masif dalam satu waktu hingga membuat situs itu terganggu (down).
"Nah, ketika situs down maka situs tidak bisa digunakan dan pemulihannya bakal lama. Bisa juga beberapa situs halaman depan diganti tiba-tiba," ujarnya.
Heru mengatakan, sebelumnya Indonesia pernah mengalami perang siber dengan beberapa negara seperti Malaysia dan Australia. Biasanya, menurut dia, perang siber terjadi bila ada pelanggaran kedaulatan yang berat.
Perang siber dengan Australia terjadi beberapa waktu lalu, setelah Australia ketahuan menyadap ponsel milik Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjabat Presiden RI, istrinya, dan wakil presiden ketika itu.
"Hal ini juga sempat membuat para peretas kita marah sehingga mereka melakukan serangan terhadap situs-situs di Australia yang menyerang situs intelligence, kepolisian, hingga situs mereka down," ujarnya.
Di sisi lain, beberapa situs layanan publik di Indonesia juga down, karena terkena serangan siber. Sebut saja situs Garuda Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, serta kepolisian.
Melihat pengalaman tersebut dan risiko konflik dengan Tiongkok, ia pun menekankan perlunya upaya peningkatan keamanan pada situs-situs layanan publik.
