Empat Langkah Facebook Menangkal Kampanye Hitam
Dua tahun ke depan negeri ini akan dipanaskan dengan agenda-agenda politik. Pada 2018 digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, lalu tahun depan pemilihan legislatif dan presiden. Dalam momen tersebut, kerap bertaburan infomasi menyesatkan, termasuk dari media sosial. Menyikapi hal itu, Facebook menyiapkan empat langkah antisipasi untuk menangkal kampanye hitam.
Pertama, menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna mengadukan konten negatif ke Facebook. Dari aduan itu, Facebook bakal menindaklanjuti dengan menghapus kontennya. “Konten apa saja bisa dilaporkan," kata Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Kedua, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas aduan masyarakat terkait konten negatif. Kerja sama ini sudah berlangsung beberapa tahun. Dia mengklaim instansinya merespons dengan cepat setiap aduan yang disampaikan Kementerian. (Baca juga: Waspadai Akun Robot Media Sosial di Tahun Politik).
Ketiga, menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aksi internet Indonesia lawan hoax pada Pilkada 2018. Facebook pun sudah berdiskusi dengan Bawaslu mengenai berbagai kemungkinan pelanggaran dalam Pilkada tahun ini. Aduan seputar pelanggaran Pilkada ini wajib ditindaklanjuti Facebook.
Selain dengan Facebook, Bawaslu bekerja sama dengan delapan platform lainnya yaitu Google, Twitter, Telegram, BBM, Line, BIGO Live, Live Me, dan METUBE. Indikator konten dianggap mengandung hoax, ujaran kebencian, atau hal-hal lainnya yang melanggar ketentuan Pilkada akan disesuaikan dengan aturan pemerintah. (Baca juga: Bawaslu Gandeng Facebook hingga Twitter untuk Lawan Hoaks Pilkada).
Keempat, mengadakan pelatihan bagi karyawan Facebook di daerah mengenai proses Pilkada dan berbagai kemungkinan pelanggarannya. Ruben berharap, keempat langkah ini bisa meminimalisasi ujaran kebencian melalui Facebook.
Langkah itu ia sampaikan karena Komisi yang membidangi komunikasi di DPR ini khawatir kebocoran data 1,1 juta pengguna Facebook di Indonesia dipakai untuk kampanye. Terlebih lagi, Dewan khawatir data yang dicuri milik politisi Indonesia. Apalagi, beredar isu bocornya data 87 juta pengguna Facebook di dunia digunakan untuk kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ruben pun menegaskan, data 1,1 juta pengguna Facebook Indonesia tidak spesifik per orang. Data yang dihimpun pihak ketiga sudah bersifat anonim atau tanpa nama dan agregat. Artinya, data yang diperoleh Dr Alesandr Kogan bersifat persentase seperti laki-laki yang menyukai sepak bola sekian persen. (Baca juga: Jelang Pilkada, Kominfo Bersihkan 9 Media Sosial dari Konten Negatif).
Menanggapi kekhawatiran penggunaan data 87 juta pengguna Facebook yang bocor, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner menyatakan belum mendapat penjelasan. Sebab, saat ini penyelidikan Facebook terhadap Dr Alesandr Kogan dan Cambridge Analytica dihentikan sementara. Alasannya, Komisioner Informasi Inggris (Information Commissioner's Office/ICO) juga tengah menyelidiki keduanya.
Hingga ICO selesai melakukan penyelidikan, Facebook baru bisa menindaklanjuti pertanyaan seputar penggunaan data tersebut dari Dr Kogan dan Cambridge Analytica. Selain itu, Facebook memastikan keduanya mendapat sanksi yang berat. (Lihat pula: Data 1 Juta Pengguna Facebook Indonesia Bocor ke Cambridge Analytica).
