Kominfo Butuh Tambahan Anggaran untuk Set Top Box TV Digital Gratis
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana memberikan alat penangkap sinyal siaran televisi atau TV digital yakni set top box gratis kepada warga kurang mampu. Kominfo pun membutuhkan tambahan anggaran.
Menteri Kominfo Johnny G Plate menyampaikan, kementerian membutuhkan anggaran Rp 42,36 triliun tahun depan. Namun Kominfo mendapatkan alokasi pagu Rp 21,79 triliun.
Itu berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga.
Itu artinya, Kominfo membutuhkan tambahan anggaran Rp 20,56 triliun dari pagu yang disediakan. "Memang tidak ada perubahan, tapi, kami perlu menyampaikan supaya menjadi pemahaman kita bersama," kata Johnny saat menyampaikan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 di DPR, Rabu (22/9).
Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk subsidi set top box TV digital kepada tiga juta rumah tangga miskin. Berdasarkan pagu anggaran, alokasi baru bisa menjangkau subsidi set top box untuk 1 juta rumah tangga.
Penyediaan set top box gratis itu berasal dari dua sumber, sebagai berikut:
- Pemerintah, yang akan disalurkan lewat pemda
- Perusahaan penyelenggara multipleksing seperti grup Media, Media Nusantara Citra (MNC), Surya Citra Media atau SCTV, dan Transmedia Corpora
Set top box dibutuhkan agar masyarakat bisa menangkap siaran TV digital. Kominfo menunda penerapan migrasi dari TV analog ke TV digital pada awal tahun depan, dari rencana semula 17 Agustus.
Kominfo pun mempersingkat proses migrasi dari TV analog ke TV digital dari lima menjadi tiga tahap. Tahap pertama yang semestinya berlangsung pada Hari Kemerdekaan RI, ditunda menjadi 31 April 2022. Fase kedua dan ketiga digelar pada akhir Agustus dan awal November 2022.
Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, migrasi ke TV digital atau ASO paling lambat dilakukan dua tahun sejak regulasi berlaku. Ini artinya pada 2 November 2022.
Jika merujuk pada padal 85 Peraturan Pemerintah tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (PP Poltesiar), setidaknya ada dua syarat untuk mendapatkan set top box TV digital gratis, yakni:
- Termasuk rumah tangga miskin
- Masih menggunakan televisi analog
Lima Program Utama Kominfo 2022
Kominfo juga membutuhkan tambahan anggaran untuk lima program utama kementerian. Dengan alokasi pagu Rp 21,79 triliun baru dua program yang terpenuhi.
Keduanya yakni pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat pelayanan publik Rp 725,57 miliar dan program dukungan manajemen Rp 1,8 triliun.
Sedangkan tiga program lain masih kekurangan anggaran. Rincian ketiganya yaitu:
- Penyediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), yang baru tersedia Rp 14,69 triliun dari kebutuhan Rp 32,63 triliun
- Pemanfaatan TIK, baru mendapatkan alokasi Rp 4,19 triliun dari kebutuhan Rp 5,33 triliun
- Komunikasi publik mendapat alokasi Rp 386,33 miliar dari kebutuhan Rp 1,86 triliun.
Namun, penambahan anggaran juga dibutuhkan untuk membangun base transceiver station (BTS) last mile di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dengan target 3.704 BTS. Dalam pagu anggaran, menurut Johnny baru tercukupi untuk menyediakan 2.334 BTS.
Kominfo juga memiliki program penyediaan kapasitas satelit 30 GBps. Dari pagu anggaran, baru tercukupi untuk 25 GBps.
Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk Palapa Ring Integrasi. Ini belum mendapat alokasi dari pagu anggaran 2022.
"Perlu dicari model pembiayaan lain untuk program tersebut," kata Johnny.
Kominfo berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi pendanaan terkait kekurangan anggaran untuk program prioritas pendukung transformasi digital.
Terkait spektrum frekuensi, solusi yang sedang dibahas yakni meningkatkan izin penggunaan PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi. Ini untuk memenuhi kebutuhan tambahan Rp 8,8 triliun.
"Opsi ini sedang kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan," kata Johnny.
Selain itu, terdapat opsi percepatan proses PHLN untuk digitalisasi penyiaran Rp 5,46 triliun.
