Petinggi G20 Sepakati Tiga Isu Prioritas dalam Forum Ekonomi Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para petinggi negara KTT G20 telah menyepakati hasil diskusi dalam forum Digital Economic Ministers Meeting (DEMM). Forum ini merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang membahas tiga isu prioritas ekonomi digital.
Pertemuan DEMM tersebut dihadiri oleh sembilan menteri atau wakil menteri serta 10 pejabat tinggi anggota G20. Selain itu, ada pula lima menteri atau wakil menteri non-anggota G20 yang turut hadir sebagai undangan serta perwakilan dari organisasi internasional seperti Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU) serta Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan perwakilan anggota G20 tersebut telah menyampaikan pandangan mereka serta saling bertukar ide dan gagasan terkait tiga isu prioritas tersebut. “Seluruh ide, gagasan dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama "G20 Digital Economy Minister Meeting 2022 Chairs Summary" yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital anggota G20 beberapa saat yang lalu,” ujar Johnny dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali pada Kamis (1/9).
Dia menjelaskan dokumen tersebut terbagi menjadi dua bagian yang mencakup kesepakatan substantif yang tercapai antara para menteri bidang ekonomi digital di tiga isu prioritas DEWG presidensi Indonesia. Selain itu, dokumen tersebut juga berisi tentang rangkuman dinamika pembahasan para delegasi dalam menyikapi tantangan global.
“Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substansif, presidensi Indonesia telah memperoleh konsensus dari seluruh anggota G20 sesuai isu prioritas DEWG,” ujar Johnny.
Adapun hasil dari konsesus pada tiga isu tersebut meliputi :
1. Konektivitas dan Pemulihan Pasca Covid-19.
Pertemuan tersebut menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat people center atau berpusat pada masyarakat. Selain itu, para delegasi juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis.
Forum tersebut juga menyambut baik berbagai inisiatif presidensi G20 Indonesia, seperti G20 Digital Innovation Network (DIN), G20 Digital Transformation Expo (GTE), dan inisiatif small village dan small island.
2. Kecakapan Digital dan Literasi Digital
Para anggota G20 juga berhasil menyusun ‘alat ukur’ terkait hal ini. Tujuannya untuk standardisasi indikator literasi dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerja sama internasional dalam mengatasi gap antarnegara, menjawab tantangan masa depan digital.
3. Lalu Lintas Data Bebas dengan Kepercayaan dan Aliran Data Lintas Negara.
Forum DEWG mengakui upaya presidensi Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip lalu lintas data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas-negara, antara lain terkait keadilan, transparansi, dan keabsahan.
Menurut Johnny, salah satu isu yang penting dalam penyelenggaraan DEWG kali ini adalah isu prioritas ketiga.“Dan pembahasan-pembahasan itu menghasilkan bahwa forum G20 DEWG melihat pentingnya prinsip-prinsip dasar yang diusulkan oleh Indonesia, yaitu lawfullness, fairness, dan transparency,” ujar Johnny.
Prinsip-prinsip tersebut, Johnny melanjutkan, merupakan satu basis prinsip baru di dalam tata kelola data crossborder. Sebab, menurut Johnny, data mengandung setidaknya dua hal penting.
“Pertama, yakni mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan kedua berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis, serta kedaulatan bangsa serta negara,” ujar Johnny.
Johnny menyebutkan dokumen tersebut menjelaskan bagaimana dinamika diskusi antara anggota G20 DEWG terkait pengaruh dinamika politik dunia, khususnya terkait konflik di Ukraina.
“Indonesia memahami dampak situasi geopolitik yang terjadi terhadap kondisi ekonomi global. Sebagai presidensi yang bersikap netral dan imparsial, Indonesia telah menjembatani diskusi yang sesuai dengan mandat utama DEWG, yaitu untuk isu-isu ekonomi digital dan bukan isu politik,” ujar Johnny.
Johnny melanjutkan, rumusan dalam dokumen DEWG ini nantinya akan disampaikan sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada November mendatang.
Forum DEWG telah berlangsung dalam empat pertemuan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Di antaranya yakni di Lombok, Yogyakarta, Labuan Bajo, dan Bali.
