BPK: Pusat Data Nasional Berpotensi Tak Sesuai Standar Global
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menilai pembangunan Pusat Data Nasional berpotensi tidak sesuai standar internasional yang direncanakan. Selain itu, dinilai tak akan sesuai kebutuhan dan kapasitas riil.
Hal itu tertuang dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester alias IHPS II Tahun 2022.
BPK mengatakan bahwa perencanaan penyediaan infrastruktur TIK kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama terkait perencanaan dalam pembangunan Pusat Data Nasional.
Berdasarkan temuan BPK dalam laporan IHPS II Tahun 2022, perencanaan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama terkait perencanaan dalam pembangunan Pusat Data Nasional.
“Akibatnya pembangunan PDN berpotensi tidak sesuai standar internasional yang direncanakan dan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang riil,” kata BPK dalam laporan.
BPK merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo memerintahkan direktorat jenderal atau ditjen aplikasi informatika melakukan kajian pembangunan PDN berikutnya dengan optimal.
Selain itu, direkomendasikan untuk mempertimbangkan hasil survei yang telah dilakukan pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah alias pemda dari sisi kebutuhan kapasitas dan tingkat keamanan data para pengguna Pusat Data Nasional.
Katadata.co.id mengonfirmasi temuan BPK tersebut kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Pangerapan. Namun belum ada tanggapan.
