Kominfo Minta Tambahan Pagu Anggaran Rp 5 Triliun untuk Dukung Pemilu
Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan penambahan pagu anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 Rp 5,25 triliun.
“Keperluan tambahan anggaran akan dialokasikan untuk mendukung diseminasi dan komunikasi Pemilu Damai 2024, literasi digital, dan penanganan konten negatif. Kemudian dukungan terhadap Ibu Kota Negara atau IKN baru,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Rabu (13/9).
Rincian penggunaan tambahan pagu anggaran oleh Kominfo di antaranya:
- Mendukung diseminasi dan komunikasi Pemilu Damai 2024, literasi digital, dan penanganan konten negatif
- Mendukung komunikasi publik acara nasional seperti Diseminasi World Water Forum 2024 dan Pekan Olahraga Nasional dan Peparnas 2024
- Menuntaskan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti penyediaan kapasitas satelit SATRIA-1 Tahap III dan akses internet
- Keperluan operasional and maintenance infrastruktur TIK, tata kelola pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik dan OM PSRE atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk
- Peningkatan layanan publik, seperti Pengembangan Laboratorium BBPPT, optimalisasi penyediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan publik, Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Pos dan Penyiaran, Perencanaan Strategis Universal Service Obligation (USO), Digital Talent Scholarship (DTS), dan Sistem Layanan Informasi Publik Integrasi Komisi Informasi Pusat
“Kami harus belanja lebih baik dan berkualitas, tepat sasaran dan bisa terukur dampaknya,” kata Budi.
Kominfo juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP bertambah Rp 471,21 miliar menjadi Rp 25,58 triliun tahun depan. Budi mengatakan, realisasi PNBP selalu naik sejak 2021, rinciannya sebagai berikut:
- 2021: 106,46% dari target yakni Rp 25,45 triliun
- 2022: 109,59% dari target yakni Rp 27,13 triliun
- per 11 September 2023: Rp 9,86 triliun dengan target Rp 25,07 triliun
“Hal ini disebabkan oleh adanya ekstensifikasi seperti lelang spektrum frekuensi dan intensifikasi PNBP,” kata Budi.
