Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Siap Ikut Penyelidikan Polisi soal Judi Online

Mantan Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat Menteri Koperasi, menyatakan siap ikut dalam proses penyelidikan kepolisian terkait judi online.

“Tunggu saja didalami oleh kepolisian. Tidak apa-apa. Kami siap,” kata Budi Arie Setiadi ketika ditanya oleh wartawan mengenai kepolisian yang ingin mendalami keterlibatan para pejabat dalam melindungi bandar judi online, setelah menghadiri sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11).

Budi Arie ditanya mengenai keterlibatan pejabat dalam melindungi bandar judi online terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi, yang sebelumnya bernama Kominfo.

Ketika ditanya oleh jurnalis mengenai kesiapan dipanggil oleh kepolisian, Budi Arie mempertanyakan ulang tentang kepastian pemanggilan tersebut. “Pasti tidak (dipanggil oleh polisi),” kata dia.

Wartawan juga sempat bertanya kepada Budi Arie mengenai kenal atau tidak dirinya dengan para pegawai Komdigi yang ditangkap karena melindungi bandar judi online. Budi Arie menyatakan tahu.

“Saya tahu,” kata Budi Arie.

Sebanyak 11 pegawai Komdigi ditangkap kepolisian karena melindungi 1.000 situs judi online. Mereka mendapatkan Rp 8,5 juta per situs yang tidak diblokir.

Komdigi sudah menonaktifkan 11 pegawai yang diduga bekerja sama dengan bandar judol. Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan ada nama-nama lain yang mungkin terlibat dan masih dalam proses verifikasi.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Ditjen Aptika Kemkomdigi pun terus berkoordinasi dengan Kepolisian. Verifikasi itu untuk memastikan kejelasan identitas para pegawai yang diamankan.

Dalam tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Komdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.

Menteri Komdigi Meutya Hafid juga mengaudit pegawai. “Pemblokiran konten negatif ini tidak cukup. Audit sistem dan SDM tengah kami lakukan,” kata dia dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Komdigi, Selasa (5/11).

Dia memastikan akan berhati-hati dalam mengaudit sistem, karena pihak kepolisian tengah menginvestigasi. “Kami belum bisa melakukan perubahan sistem, karena sistem yang sekarang mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, artinya jadi kita melihat dulu permasalahannya apa,” ujar Meutya.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak negatif judi online yang merugikan masyarakat luas. Presiden meminta permasalahan ini diselesaikan oleh semua pihak.

Prabowo juga meminta pemberantasan judi online dilakukan dengan serius dan tanpa kompromi.

“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku judi online. Beliau menekankan kerja sama lintas-kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar Meutya Hafid usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (06/11).

Meutya Hafid menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.

“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” kata dia.

Presiden Prabowo juga menggarisbawahi judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.