AI Makin Rakus Listrik, PGE Siapkan Panas Bumi untuk Green Data Center

Pertumbuhan kecerdasan buatan atau AI dan pusat data di Indonesia mulai mendorong kebutuhan terhadap sumber listrik yang tidak hanya besar, tetapi juga stabil dan rendah emisi. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) melihat panas bumi dapat menjadi salah satu sumber listrik untuk menopang kebutuhan tersebut.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani mengatakan pusat data dan AI factory memiliki kebutuhan listrik yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Infrastruktur tersebut membutuhkan pasokan yang stabil selama 24 jam sekaligus berasal dari sumber energi yang bersih.

“Pusat data membutuhkan listrik yang andal dan hijau sekaligus. Panas bumi adalah energi domestik yang bersih dan mampu beroperasi sebagai baseload sepanjang waktu, sehingga sangat cocok menjadi tulang punggung green data center di Indonesia,” kata Ahmad dalam pernyataan tertulis, Jumat (4/9).

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Indonesia kini memiliki 235,26 juta pengguna internet dan 185 fasilitas data center. Jumlah fasilitas tersebut diperkirakan masih akan bertambah hingga 2029/2030.

Melihat peluang tersebut, PGE mulai mengkaji pengembangan elektrifikasi green data center menggunakan energi panas bumi di Area Kamojang, Jawa Barat. Proyek tersebut disiapkan sebagai pilot project sekaligus proof of concept untuk menguji model bisnis, mengetahui kebutuhan calon pengguna, serta mempersiapkan pasar bagi pemanfaatan panas bumi di sektor data center.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi "Beyond Electricity" PGE. Melalui strategi tersebut, perusahaan tidak hanya mengembangkan panas bumi sebagai pembangkit listrik, tetapi juga mencari bentuk pemanfaatan langsung lainnya, termasuk elektrifikasi green hydrogen, pemanfaatan langsung uap panas bumi, serta layanan teknologi dan laboratorium.

PGE Soroti Tarif dan Infrastruktur

Meski melihat peluang besar, PGE menilai pengembangan data center berbasis energi terbarukan masih membutuhkan dukungan dari sisi kebijakan. Ahmad mengatakan setidaknya ada empat hal yang perlu diperkuat pemerintah.

Pertama, penyempurnaan regulasi tarif agar lebih kompetitif, transparan, dan memberikan kepastian. Kedua, perluasan pemanfaatan insentif fiskal dan green financing.

Ketiga, diperlukan sinkronisasi antara Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), jaringan listrik, perjanjian jual beli listrik (PPA), hingga target commercial operation date (COD). Keempat, strategi pengembangan panas bumi perlu disesuaikan dengan blueprint pemerintah untuk pengembangan data center dan panas bumi nasional.

PGE melihat, kebutuhan tersebut menjadi penting karena karakteristik data center AI menuntut pasokan listrik yang tersedia secara terus-menerus. Selain itu, karakter baseload panas bumi menjadi keunggulan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibandingkan sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten.

Di sisi lain, PGE tengah menargetkan peningkatan kapasitas panas bumi secara bertahap. Perusahaan membidik kapasitas sekitar 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan meningkat menjadi sekitar 1,8 GW pada 2034. Pengembangan tersebut akan ditopang portofolio sumber daya sekitar 3 GW.

Pengembangan kapasitas panas bumi tersebut sejalan dengan agenda swasembada energi pemerintah. PGE mencatat terdapat alokasi 5,2 GW panas bumi dalam RUPTL, sekaligus mendukung ambisi Indonesia menjadi produsen panas bumi terbesar dunia pada 2030.

Saat ini PGE mengelola 15 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan total kapasitas terpasang 1.932 MW. Dari jumlah tersebut, 727 MW dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE, sedangkan 1.205 MW dikelola melalui skema Kontrak Operasi Bersama. Kapasitas di wilayah kerja PGE berkontribusi sekitar 70% terhadap total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia.