Indonesia Tawarkan Indikator Pengukuran Literasi Digital dalam G20

Tingkat kecakapan dan literasi digital telah berhasil diidentifikasi di Indonesia. Kini, Indonesia mengusulkan gagasan agar negara-negara anggota G20 juga mengidentifikasi hal yang sama.
Image title
Oleh Shabrina Paramacitra - Tim Riset dan Publikasi
28 Juni 2022, 13:09
Tingkat kecakapan dan literasi digital telah berhasil diidentifikasi di Indonesia. Kini, Indonesia mengusulkan gagasan agar negara-negara anggota G20 juga mengidentifikasi hal yang sama.
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/rwa.

Pembahasan mengenai literasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam Presidensi G20 Indonesia. Pemerintah pun telah mengusulkan empat prinsip untuk mengukur keterampilan dan literasi digital dalam Presidensi G20 Indonesia nanti. 

Usulan tersebut bernama G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy (Perangkat G20 untuk Mengukur Keterampilan Digital dan Literasi Digital). 

Usulan ini terdiri atas empat prinsip utama, yakni infrastruktur dan ekosistem; literasi; pemberdayaan; dan pekerjaan. 

Keempat prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam 32 indikator. Indikator-indikator dalam usulan ini diharapkan dapat menjadi pedoman baru untuk mengukur tingkat literasi digital. 

Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Mira Tayyiba mengatakan bahwa pedoman semacam ini sangat penting. Sebab, dinamika transformasi digital telah melampaui kemampuan pemerintah di masing-masing negara untuk menetapkan pedoman baru dalam upaya mendorong keterampilan dan literasi digital.

Mira mencontohkan, Uni Eropa telah mengusulkan Rencana Aksi Pendidikan Digital Baru 2021-2027. Salah satu poin usulan itu penekanan mengenai pentingnya keterampilan digital. Lewat panduan itu, Komisi Uni Eropa mengembangkan sertifikat keterampilan digital yang diakui oleh negara, pengusaha, serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah tersebut.

“Menyadari hal ini, negara-negara anggota G20 juga telah menekankan urgensi percepatan transformasi digital sekaligus meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital,” kata Mira dalam siaran pers. 

Mira yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu menambahkan, Forum DEWG G20 akan membahas kerangka kerja bagi negara-negara G20 agar bisa menghasilkan regulasi yang tepat dalam bidang digitalisasi. 

“Kami sangat yakin bahwa mengembangkan pengukuran dan kerangka kerja standar untuk G20 sangat penting untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi, serta menutup kesenjangan digital,” ujarnya.

Mengutip jurnal yang dirilis Kominfo berjudul Kesenjangan Digital di Indonesia diketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak besar bagi peradaban manusia. Tapi, karena perkembangan TIK belum merata maka mengakibatkan kesenjangan digital. Situasi ini terkait pula dengan tingkat literasi digital masyarakat.

Berdasarkan survei Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center (KIC), indeks literasi digital di Indonesia berada di level 3,49 pada 2021. Angka tersebut menempatkan indeks literasi digital Indonesia masih berada dalam kategori sedang, dengan skala skor indeks 0-5.

 

Penentuan indeks tersebut ditetapkan berdasarkan atas empat pilar literasi digital. Pilar-pilar tersebut, yaitu budaya digital (digital culture), etika digital (digital culture), keterampilan digital (digital skills), serta keamanan digital (digital safety). 

Literasi Digital Memengaruhi Aspek Kehidupan Lainnya

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan cara seseorang menggunakan media digital. Literasi digital juga erat kaitannya dengan aspek kehidupan lain,yang salah satunya cotohnya adalah pengelolaan keuangan. Hal ini pun menjadi bahasan penting dalam Presidensi G20. 

Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda mengatakan bahwa pemerintah memfokuskan berbagai program untuk meningkatkan literasi keuangan digital agar platform digital bisa digunakan untuk kegiatan produktif. 

Program penguatan literasi digital dan literasi keuangan itu terutama ditujukan kepada penduduk muda. “Mengapa isu keuangan digital menjadi fokus? Selama pandemi Covid-19 layanan keuangan digital bertumbuh dan berkembang pesat, tapi potensinya masih belum terpenuhi,” kata Maudy melalui video yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden. 

Adapun, berdasarkan Databoks Katadata berjudul Durasi Penggunaan Internet dalam Sehari diketahui, sebanyak 19,5 persen masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 8 jam sehari untuk menggunakan internet. Hal ini sebagaimana tertulis dalam hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019 - kuartal II/2020.

Sementara itu, Maudy pun mengutarakan, dari rerata durasi penggunaan internet sehari-hari tersebut, porsi waktu yang bernilai komersil relatif minim yakni sekitar 11 - 16 menit saja.

“Sangat jelas kita banyak menggunakan internet tapi tidak cukup bertransaksi secara daring. Maka dari itu peningkatan dan penguatan literasi digital dan literasi keuangan digital di kalangan anak muda sangatlah penting,” ujar Maudy. 

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 menunjukkan, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,03 persen. 

Kendati angka tersebut naik dari hasil survei 2016 sebesar 29,66 persen, tingkat literasi keuangan ini pun masih tergolong rendah.

Namun di sisi lain, penggunaan platform digital untuk kebutuhan keuangan telah cukup tinggi. Hal ini salah satunya terlihat dari frekuensi penggunaan dompet digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. 

Survei Kominfo dan KIC tahun lalu menghasilkan data bahwa mayoritas masyarakat menggunakan dompet digital sebulan sekali.

Kekuatan digitalisasi akan membantu percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. Untuk itu, literasi digital dan literasi keuangan saja tidak cukup. 

Masih ada aspek-aspek lain yang juga perlu menjadi perhatian, yakni akses terhadap infrastruktur digital yang berkualitas. 

Riset Indonesia Youth Diplomacy (IYD) dan Cint pada 2021 memperlihatkan bahwa sebanyak 61 persen generasi muda di negara-negara anggota G20 masih mengalami kesulitan dalam akses digital. 

Kesulitan-kesulitan itu misalnya keterbatasan mereka pada akses internet, koneksi yang tidak stabil dan lambat, serta harga konektivitas yang belum terjangkau. 

Dari segi infrastruktur, untuk menciptakan kesetaraan akses digital, Kementerian Kominfo telah menghadirkan jaringan komunikasi serat optik di seluruh Indonesia dengan proyek Palapa Ring 2019. 

Pembangunan menara-menara stasiun pemancar dasar (base transceiver station/BTS) di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) pun kini semakin gencar dilakukan. 

Di samping itu, pemerintah juga mengampanyekan literasi digital melalui info.literasidigital.id. Dalam program bertajuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, masyarakat dapat mengakses beragam pengetahuan seputar literasi digital. 

Oleh karena itu, Indonesia yang berhasil mengidentifikasi tingkat literasi digitalnya bermaksud memfasilitasi negara-negara G20 untuk bisa menggunakan toolkit pengukuran literasi digital yang seragam di berbagai negara. Dengan begini, masing-masing negara dapat meningkatkan aspek keterampilan digital warganya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait