Varian Baru Covid-19, Vaksinasi dan Peluang Pemulihan Ekonomi RI

DBS merevisi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini menjadi 3,5% dari proyeksi sebelumnya 4% akibat kontraksi ekonomi di tengah lonjakan kasus Covid-19
Image title
Oleh Melati Kristina Andriarsi - Tim Publikasi Katadata
30 Juli 2021, 18:42
Foto ilustrasi prospek pemulihan ekonomi RI di tengah upaya vaksinasi. Bank DBS optimistis akan terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya di tahun ini seiring berlangsungnya program vaksinasi.
Muhammad Zaenuddin / Katadata
Foto ilustrasi prospek pemulihan ekonomi RI di tengah upaya vaksinasi. Bank DBS optimistis akan terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya di tahun ini seiring berlangsungnya program vaksinasi.

Indonesia menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Tercatat kasus harian per Kamis 15 Juli 2021 bertambah sebanyak 56.757 atau naik lebih dari tiga kali lipat dibanding periode puncak pada 21 Februari 2021 sebanyak 15 ribu kasus. Lonjakan kasus seiring merebaknya virus varian delta ini memberikan tantangan baru di tengah upaya percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi.

Laporan terbaru DBS Flash bertajuk Indonesia: In Pandemic in Fire Fighting Mode menyebutkan, kenaikan kasus Covid-19 telah menekan fasilitas kesehatan  dengan tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) pasien isolasi di rumah sakit di seluruh pulau Jawa di kisaran 80-96%.

Angka tersebut jauh di atas ambang batas yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 60%. BOR bervariasi antar provinsi, dimana Banten mecatat tingkat tertinggi, diikuti DKI Jakarta (92,3%), Sulawesi Tenggara (92%), Jawa Barat (89,6%) dan wilayah lainnya.

Akibat jumlah kasus yang terus meningkat, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 Juli 2021 yang kemudian diperpanjang hingga 2 Agustus untuk wilayah Jawa dan Bali serta diperluas ke 15 daerah lain.

PPKM darurat berdampak terhadap kegiatan usaha. Pasalnya, prosedur PPKM mengharuskan penutupan mal, melarang restoran melayani kegiatan makan di tempat, penutupan sekolah serta fasilitas umum. Mobilitas pekerja dan kegiatan operasional pun dibatasi hanya sektor esensial atau kritis seperti sektor energi, kesehatan, logistik, utilitas dan lainnya yang diizinkan untuk bekerja dari kantor.

Adanya PPKM, DBS memperkirakan 30% kegiatan ekonomi, terutama aktivitas yang memiliki kontak intensif akan terpengaruh secara langsung. Selain itu, tingkat konsumsi melemah pada triwulan ketiga 2021 karena masyarakat banyak menunda pembelian dan tidak adanya kepastian pekerjaan.

“Pemerintah telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 menjadi 3,7% - 4,5% dari sebelumnya 4,5% - 5,3% dengan pengeluaran sektor publik dan ekspor sebagai pendorong utama pertumbuhan, sementara konsumsi tetap melemah akibat pandemi,” tulis Ekonom DBS Radhika Rao dalam laporan DBS bertajuk Indonesia: In Pandemic Firefighting Mode.

Konsensus Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia moderat mengejar PDB 2021. Sementara DBS merevisi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini menjadi 3,5% dari proyeksi sebelumnya 4% akibat kontraksi ekonomi di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan PPKM darurat.

DBS juga menurunkan proyeksi inflasi pada 2021 dan 2022 menjadi 1,5% dan 2,2%, meski beberapa indikator ekstrenal selama kuartal kedua menunjukkan ekspansi.

Untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah terus menggencarkan vaksinasi di berbagai daerah. Dengan laju kasus Covid-19 yang terkendali, diharapkan perekonomian dapat pulih secara bertahap.

Jumlah penduduk yang divaksinasi tercatat terus meningkat hingga mencapai tiga kali lipat atau 700 ribu orang per Juni 2021. Pemerintah menargetkan 181 juta penduduk sudah divaksin pada  Maret 2022 mendatang.

Hingga 29 Juli 2021, sebanyak 46.567.370 penduduk Indonesia telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19. Sedangkan 19.867.271 orang di antaranya juga sudah disuntik dosis kedua.  Pemerintah berupaya memesan 330 juta dosis vaksin dengan tambahan 334 juta dan pasokan potensial 664 juta yang terdiri dari Sinovac, Novovac, di bawah fasilitas Covax, dan Astrazeneca.

Bersamaan dengan itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan  Budi Gunadi Sadikin meningkatkan vaksinasi Covid-19 di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Ini dikarenakan, rasio pemberian vaksin di tiga wilayah tersebut masih rendah.

Jokowi menyampaikan rasio vaksinasi di Jawa Barat baru mencapai 12%, sedangkan rasio serupa di Jawa Tengah dan Banten hanya 14%. Padahal pemberian vaksin diperlukan demi mencapai kekebalan kelompok dari Covid-19.

Angka ini terpaut jauh dari DKI Jakarta sebesar 72% dan Bali yang telah mencapai 81%. Oleh sebab itu Presiden meminta penyuntikan vaksin di tiga wilayah lain segera dipacu.

“Sehingga Jawa bisa masuk herd immunity (kekebalan kelompok) pada Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September,” kata Jokowi dikutip dari Katadata.co.id, Minggu (18/7).

Jokowi secara khusus juga meminta seluruh jajaran pemerintah hingga di tingkat paling bawah mendistribusikan vaksin dengan cepat.  Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mengantongi 137 dosis vaksin baik jadi maupun bulk. Adapun jumlah masyarakat yang telah disuntik baru 54 juta. Oleh karenanya, angka ini perlu ditingkatkan lagi.

 

Covid-19 di ASEAN

Lonjakan kasus Covid-19 tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara hingga awal Juli. Menyebarnya varian Delta menjadi penyebab di balik lonjakan kasus Covid-19.

Sejumlah negara ASEAN pun turut memberlakukan pembatasan ketat seiring dengan melambungnya angka kematian. Thailand dan Malaysia misalnya, yang melakukan pengetatan pembatasan. Negeri Jiran bahkan kembali memperpanjag periode penguncian wilayah atau lockdown hingga jumlah kasus harian bisa ditekan di bawah 4.000.

Pemberlakuan kembali pembatasan telah memperburuk mobilitas dan indeks kepercayaan serta diskresi dan non diskresi.Dalam laporan berjudul ASEAN-6 Chartbook: Awaiting a Vaccination Pivot, DBS kembali memangkas proyeksi pertumbuhan agregat ASEAN-6.

"Kami memangkas pertumbuhan agregat ASEAN-6 dengan perkiraan menjadi 5% dari 5,2% pada 2021. Penurunan 20-30 bps tergantung pada panjangnya pandemi," ujar Ekonom DBS Radhika Rao.

Namun, dalam laporan Indonesia/Thailand: Bumpy Road to Recovery, DBS kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-6 menjadi 4,6% dari 5% karena dinilai rentan dengan pandemi yang berkembang saat ini.  Oleh karenanya, prioritas pertumbuhan ekonomi domestik, program vaksinasi yang diikuti kebijakan fiskal dan moneter  yang akomodatif diharapkan bisa menjadi pelengkap yang mendorong pertumbuhan pada sisa tahun ini.

Dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, sejumlah negara juga terus menggencarkan vaksinasi. Singapura memimpin vaksinasi dengan 50,8% penduduk telah menerima setidaknya satu dosis. Sedangkan Vietnam tertinggal, dimana baru 3,30% penduduk menerima vaksinasi. Kekurangan pasokan dan kendala administrasi menjadi penghambat percepatan vaksinasi.

Situasi perekonomian di Asia Tenggara terus berkembang dinamis. Bank DBS menyediakan layanan lengkap untuk nasabah, SME dan juga perusahaan untuk membantu memahami seluk-beluk bisnis. Untuk mengetahui lebih dalam informasi ekonomi terkini di kawasan Asia Tenggara serta analisis keuangan dari DBS, pembaca bisa Klik di sini  untuk keterangan lebih lanjut.

 

 

Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait