IKN Jadi Kota Pertama yang Punya Komitmen Penurunan Emisi Karbon
Ibu Kota Nusantara atau IKN ditargetkan menjadi kota nol emisi karbon pada 2030. Badan Otorita IKN akan memasukkan target tersebut dalam komitmen pengurangan emisi lokal (local determined comitment atau LDC) milik IKN.
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, berniat untuk meluncurkan LDC tersebut di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir tahun ini. Bambang menjelaskan, isi LDC tersebut adalah peta jalan dan cetak biru IKN terkait target-target pengurangan emisi dalam melawan perubahan iklim.
"Kami akan menjadi yang pertama di Indonesia, dan salah satu Ibu Kota pertama di dunia yang meluncurkan LDC, karena enggak gampang punya komitmen terkait perubahan iklim," kata Bambang dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy Forum 2023, Selasa (26/9).
Walau demikian, Bambang mencatat sebagian pakar menilai target tersebut lebih rendah dari yang seharusnya. Bambang mengutip World Research Institute yang menilai IKN dapat menjadi kota minus karbon pada 2030.
Menurut Bambang, hal itu karena 65% dari kawasan IKN merupakan hutan tropis. Dengan demikian, IKN seharusnya dapat menyedot lebih banyak karbon yang dihasilkan nantinya.
Untuk mencapai target tersebut, Bambang mengatakan, IKN telag memiliki fasilitas pembibitan pohon di dekat IKN. Menurutnya, kapasitas produksi bibit pohon di fasilitas tersebut mencapai 15 juta pohon per tahun.
Untuk diketahui, total lahan kawasan IKN mencapai sekitar 250.000 hektare. Artinya, kawasan hutan tropis di IKN adalah sekitar 150.000 hektare.
Di sisi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan Indonesia memiliki rencana untuk penggunaan hidrogen hijau sebesar 20% di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2038. Rencana tersebut bertujuan guna mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Profesor Riset Biodiesel dan Hidrogen BRIN, Eniya Listiani Dewi, mengatakan implementasi hidrogen hijau memang sangat penting karena diyakini mampu menekan emisi karbon dari sektor industri. Dia menyebut, pemerintah bahkan juga menargetkan penggunaan hidrogen hijau di IKN bisa mencapai hingga 80% pada 2045.
“Memang kedua rencana ini sudah didefinisikan dan dibahas oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” ujar Eniya dalam acara PLN Nusantara Power, Jakarta, Selasa (12/9).
Selain itu, dia mengatakan, Dewan Energi Nasional mengusulkan bahwa di tahun 2060 sudah ada 1,7 juta kendaraan hidrogen dalam bentuk truk. Hal itu karena truk dinilai menjadi salah satu penyumbang emisi dan polusi di Indonesia dalam skala yang cukup besar.
Eniya optimistis, kedepannya hidrogen hijau akan terus berkembang guna mendorong adanya transisi energi. Dia menyebutkan, hidrogen hijau akan memainkan peran penting dalam dekarbonisasi sektor transportasi yang akan dimulai pada 2031, dan sektor industri pada 2041.
“Jadi memang hidrogen hijau ini harus terus dikembangkan jika kita mempunyai niat kuat untuk mencapai net zero emission pada 2060,” kata dia.
SAFE Forum 2023 akan menghadirkan lebih dari 40 pembicara yang akan mengisi 15 lebih sesi dengan berbagai macam topik. Mengangkat tema "Let's Take Action", #KatadataSAFE2023 menjadi platform untuk memfasilitasi tindakan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan yang disatukan oleh misi menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih hijau. Informasi selengkapnya di sini.
