Nol Emisi Karbon: Tiga Tantangan Perbankan Mendanai Energi Terbarukan

Pemerintah sebagai tuan rumah acara G20 dinilai perlu menggalang dukungan negara-negara yang hadir untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060.

Seiring transisi energi, pengusaha mulai mengubah strategi dan orientasi bisnis demi mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060.

Menurut laporan McKinsey & Company, saat ini dunia hanya menggelontorkan sekitar Rp 81.500 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2050.

Untuk menurunkan emisi karbon sesuai target NDC Indonesia butuh lebih dari Rp 3.700 triliun. Pemerintah hanya sanggup biayai sekitar 34%-nya.

Jepang diminta mengkaji ulang penggunaan teknologi batu bara bersih karena emisinya lima kali lebih tinggi dari yang seharusnya untuk mencapai target bebas karbon.

Kementerian Keuangan telah merancang sejumlah kebijakan fiskal untuk mendukung target nol emisi karbon pada 2060.

Kementerian ESDM memiliki target bauran EBT 23% pada 2025, penurunan emisi karbon, dan net zero emission pada 2060.

Subholding Power & Renewable Energy Pertamina Power Indonesia diproyeksi akan memimpin tim untuk pengembangan teknologi penangkapan karbon atau CCUS di grup Pertamina.

Pertamina Shipping telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk mengurangi jejak emisi karbonnya di industri perkapalan,

Investasi ke teknologi iklim seperti tenaga surya dan limbah makanan meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 1.245 triliun. AS memimpin.

Indonesia butuh investasi Rp 431 triliun per tahun pada 2020-2030, dan Rp 862 triliun per tahun setelah 2030, jika ingin mempercepat pencapaian target nol emisi karbon pada 2050.

Kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) demi mencapai target netral karbon pada 2060 mencapai Rp 14.950 triliun atau Rp 360 triliun per tahun.

Kementerian ESDM mendorong agar perusahaan yang mendapat perpanjangan kontrak pertambangan batu bara menggunakan teknologi bersih untuk mengurangi emisi karbon.

Sri Mulyani meminta Pertamina ikut memikirkan cara untuk membiayai upaya penurunan emisi karbon sektor energi yang mencapai Rp 3.500 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa transisi energi Indonesia untuk meninggalkan energi fosil tergantung dukungan pendanaan dari internasional.