KLHK Buka Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon, Ini Fungsinya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meresmikan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK yang didirikan KLHK ini menyediakan sejumlah layaan yang terkait mitigasi iklim dan juga ekonomi karbon.
Dia mengatakan, RKKIK dibangun untuk mendukung tata kelola dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian NDC dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.
Penyelenggaraan NEK, kata dia, turut mencakup perdagangan karbon yang terdiri atas perdagangan emisi dan offset emisi, pungutan atas karbon, pembayaran berbasis kinerja dan mekanisme lain.
"KLHK sebagai titik fokus nasional untuk perubahan iklim global, menyiapkan fasilitasi konsultasi dan kolaborasi untuk mendukung tata kelola implementasi NDC dan penyelenggaraan NEK tersebut melalui RKKIK ini," katanya di Jakarta, Selasa (24/10).
RKKIK memberikan sejumlah layanan konsultasi, di antaranya:
- Mitigasi perubahan iklim
- Nilai ekonomi karbon
- Sistem registrasi nasional perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim
Di dalamnya juga memuat berbagai macam pelayanan, seperti pemberian informasi, edukasi dan peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis, kerja sama kepada kementerian maupun lembaga, pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan masyarakat. Konsultasi dilakukan secara virtual atau tatap muka.
"Harapannya, nanti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi, penyebaran informasi dari kelima bidang ada di layanan RKKIK," ujarnya.
Siti Nurbaya mengatakan RKKIK menjadi awal membangun tata kelola karbon yang kredibel dan berintegritas dengan pendekatan kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan hingga ribuan triliun dari nilai ekonomi karbon. Pendapatan ekonomi karbon diperoleh dari perdagangan karbon hutan tropis, mangrove, dan gambut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, potensi ekonomi karbon RI mencapai US$565,9 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun. Menurut dia, sejumlah sektor penyumbang emisi karbon di Indonesia, yakni kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk.
