Rencana Investasi JETP Masuk Tahap Finalisasi, Diumumkan Bulan Depan
Rencana investasi pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) akan diumumkan pada November 2023. Pengumuman tersebut akan dilakukan sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-28 atau COP28 yang akan digelar pada 30 November 2023 di Dubai.
Direktur Komunikasi Sekretariat JETP, Adhityani Putri, bahwa pengumuman rencana investasi JETP tersebut tidak akan lagi ada penundaan seperti sebelumnya.
“Jadi sudah tidak ada penundaan lagi, rencana investasi JETP ini akan keluar atau selesai di November sebelum COP28,” ujar perempuan yang disapa Dhitri tersebut saat ditemui di sela agenda diskusi panel Sisiplus Katadata bertajuk “Pathways to a Prosperous Indonesia - Powered by Renewable Energy" di Jakarta, Selasa (24/10).
Dhitri menyampaikan, progres penyusunan rencana investasi komprehensif atau Comprehensive Investment Policy Plan (CIPP) JETP saat ini sudah memasuki tahap finalisasi atau penyelesaian. Kemudian, untuk tahap selanjutnya akan dikaji oleh pemerintah Indonesia dan para anggota International Partners Group (IPG).
“Kalau reviewnya sudah selesai, kemudian akan ada proses public comment period yaitu masa di mana masyarakat atau publik dapat memberikan masukan terhadap draf JETP tersebut,” kata dia.
Dia berharap, proses finalisasi CIPP JETP bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sekretariat JETP berupaya untuk memenuhi tenggat waktu yang ditentukan.
JETP Digunakan pada 2024
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menjadwalkan penyelesaian pemilihan proyek-proyek yang akan menggunakan dana Kemitraan Transisi Energi Adil atau JETP pada Oktober 2023. Dengan demikian, dana JETP baru dapat digunakan secepatnya pada tahun depan.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan seluruh proyek tersebut akan terangkum dalam dokumen Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif atau CIPP. Rachmat menyampaikan pemangku kepentingan kini sedang mengkurasi proyek-proyek yang akan masuk dalam CIPP.
"Bisa kami laporkan pembiayaan yang dibutuhkan lebih dari US$ 21,7 miliar atau pagu dalam JETP" kata Rachmat dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (26/9).
Untuk diketahui, dana JETP mayoritas adalah pinjaman perbankan. Sementara porsi hibah hanya sekitar 1% atau sekitar US$ 217 juta. Rachmat menyampaikan saat ini besaran bunga dana JETP yang ditawarkan masih setara dengan pinjaman perbankan untuk kebutuhan komersial.
Meski demikian, Rachmat mengatakan belum ada keputusan untuk menolak penggunaan dana JETP tersebut. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030.
JETP pertama kali diluncurkan pada KTT Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021. Program ini merupakan inisiasi kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam IPG antara lain Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa (UE).
Program pendanaan ini untuk membantu negara-negara berkembang meninggalkan energi batu bara sekaligus mendorong transisi ke penggunaan teknologi yang lebih rendah karbon.
Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi menerima pendanaan tersebut. Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi transisi energi mencapai US$25-30 miliar atau sekitar Rp 393-471 triliun selama delapan tahun ke depan.
