Pemerintah Siapkan KUR untuk Beli Kendaraan Listrik hingga Rp 500 Juta

Tia Dwitiani Komalasari
1 Desember 2023, 16:19
Seorang pengunjung mengamati sepeda motor listrik pada Inabuyer EV Expo 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Dalam pameran yang berlangsung pada 28-30 November tersebut pengunjung bisa mendapatkan langsung subsidi Rp7 juta dari pemerintah ya
ANTARA FOTO/Cahya Sari/wpa/aww.
Seorang pengunjung mengamati sepeda motor listrik pada Inabuyer EV Expo 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Dalam pameran yang berlangsung pada 28-30 November tersebut pengunjung bisa mendapatkan langsung subsidi Rp7 juta dari pemerintah yang direncanakan akan ditambah kembali menjadi Rp10 juta.

Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster hingga Rp 500 juta. Pembiayaaan tersebut bisa digunakan untuk membeli kendaraan lsitrik. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, mengatakan KUR klaster ini diberikan melalui asosiasi dan bisa dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Nanti asosiasi bisa menjadi penjamin serta katalis untuk menyalurkan KUR Klaster," kata Teten dalam siaran pers, dikutip Jumat (1/12).

Dia berharapa KUR klaster tersebut dapat mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, khususnya merek dalam negeri

" Saya harapkan pasti ini meningkat. Kita ingin semua fokus dukung brand lokal. Sementara, daerah juga harus mendukung dengan membuat aturan mengenai kesehatan lingkungan," ujarnya.

Dia mengatakan, industri kendaraan listrik tumbuh signifikan dalam setahun terakhir. Pemerintah mencatat sudah ada 58 merek yang memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri.

Teten mengatakan, sejumlah merek kendaraan listrik tersebut bahkan ada yang sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 60 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari aturan TKDN sebesar 40 persen.

Dia optimistis jika jumlah merek kendaraan listrik yang produksi di Indonesia akan makin tumbuh. Pasalnya, kendaraan listrik kini diminati baik oleh perorangan maupun lembaga pemerintah dan swasta.

"Kami mendukung lingkungan yang lebih baik. Ini akan memunculkan lebih banyak lagi pelaku UMKM yang memproduksi kebutuhan sparepart-nya dengan konsep rantai pasok," ujarnya

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menambahkan, saat ini pihaknya telah merespons terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Motor Listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas Pemerintah, dengan memunculkan etalase mobil dan motor listrik berbasis baterai di e-katalog.

"Dengan adanya etalase tersebut, setiap instansi pemerintah yang berbelanja di e-katalog akan mudah untuk memilih produk-produk ramah lingkungan khususnya kendaraan listrik," kata Hendrar.

Sampai 29 November 2023, Hendrar menyebutkan nilai transaksi pada platform e-katalog telah mencapai Rp188,3 triliun. Untuk pengadaan kendaraan bermotor, ada di dalam 5 besar transaksi besar.

"Transaksi kendaraan bermotor mencapai Rp6,71 triliun. Sedangkan khusus untuk kendaraan motor berbasis listrik baru mencapai Rp195 miliar atau setara 2,91 persen," ujarnya.

Menurut data Gaikindo, pada Agustus 2023 volume penjualan wholesale mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di Indonesia mencapai 1.331 unit.

Angka tersebut naik 24% dibanding Juli 2023 (month-on-month/mom), serta lebih tinggi 30% dibanding Agustus tahun lalu (year-on-year/yoy).

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...