Rekam Jejak Kerusakan Ekologis dari 3 Koalisi Capres, Siapa Terburuk?
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan bahwa tidak ada satupun dari ketiga koalisi partai politik pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bebas dari rekam jejak kerusakan ekologis, terutama hutan.
"Semua partai politik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penghancuran hutan serta dampak-dampak ekologis yang harus ditanggung oleh rakyat," kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, saat Diskusi terkait Jejak Kejahatan Ekologis Tiga Koalisi, di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Senin (12/2).
Berikut rekam jejak kerusakan ekologis berdasarkan koalisi pendukung capres, seperti yang dihimpun oleh Walhi:
1. Koalisi pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Koalisi Perubahan ini diusung 4 partai yakni Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat. Dimana Partai NasDem dan PKB merupakan partai pendukung rezim Jokowi yang telah menerbitkan paket kebijakan untuk meliberalisasi hutan.
“Kemudian turut bersepakat pada paket-paket kebijakan Jokowi salah satunya UU Cipta Kerja. Nyaris semua partai politik mendukung UU Cipta Kerja,” kata Uli.
Dia mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga berasal dari NasDem. Berdasarkan data yang dihimpun Walhi, KLHK telah menerbitkan 1,4 juta hektar hutan untuk izin-izin Restorasi Ekosistem dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada korporasi sepanjang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
2. Koalisi pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Paslon ini didukung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari partai Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Gerinda, Gelora, Garuda. Uli mengatakan, paslon Prabowo-Gibran menjadi koalisi yang paling besar jejak pengrusakan hutannya.
“Kita tahu bahwa partai Golkar, pada saat itu partai yang berkuasa di zaman rezim orde baru dan Habibie. Golkar juga partai yang mendukung Jokowi,” ucapnya.
Data Walhi mencatat dalam kepemimpinan Soeharto yang diusung partai Golkar saat itu telah sebanyak 493 izin dengan total luasan 6,1 juta hektar. Lengsernya Soeharto pada 1998, kemudian digantikan sementara waktu oleh BJ Habibie. Pada masa tiga tahun Habibie menjadi presiden RI, seluas 3,9 juta hektar hutan diserahkan kepada korporasi melalui 74 unit izin kehutanan.
Selain kepemimpinan Soeharto dan Habibie, lonjakan penerbitan izin di sektor kehutanan juga terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seluas 21,9 juta hektar hutan Indonesia diserahkan kepada korporasi.
Dengan begitu, total luasan hutan yang diserahkan kepada korporasi dalam koalisi Indonesia Maju sebesar 31,9 juta hektar. Jumlah ini setara dengan lebih dari 2 kali luas pulau Jawa atau setara dengan 37 kali luas pulau Bali.
