PBB akan Percepat Implementasi Mekanisme Kredit Karbon Baru
Badan PBB yang ditugaskan untuk mengimplementasikan mekanisme kredit karbon baru di bawah Perjanjian Paris telah mempercepat rencana aksi pada pertemuan pertama mereka sejak COP28.
Badan Pengawas Mekanisme Pengkreditan Perjanjian Paris telah mengambil langkah tegas untuk menetapkan arah tahun ini.
Badan ini telah meningkatkan kecepatan implementasi dengan secara simultan meluncurkan pekerjaan untuk mengembangkan alat metodologi dan pedoman, serta mengumpulkan masukan mengenai kekhawatiran yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) di COP28 Dubai, Uni Emirat Arab. Pendekatan ganda ini bertujuan untuk memajukan pekerjaan sambil mengembangkan dokumen lebih lanjut untuk dipertimbangkan pada COP29 di Baku, Azerbaijan.
"Implementasi mekanisme yang selaras dengan Perjanjian Paris merupakan pekerjaan yang sangat besar. Dengan adanya peta jalan yang jelas, kita dapat, dan kita akan bergerak maju dengan operasionalisasi," ujar Maria AlJishi, Ketua Badan Pengawas yang baru saja terpilih, dalam keterangan resmi, Jumat (1/3).
Dalam sebuah langkah maju yang penting, dua panel ahli telah dibentuk. Panel akreditasi akan siap untuk mulai melakukan akreditasi auditor untuk memverifikasi dan memvalidasi proyek-proyek mulai April 2024. Sementara itu, panel metodologi akan membawa keahlian teknis lebih lanjut untuk pengembangan standar, pedoman, dan alat untuk kegiatan pemberian kredit di bawah mekanisme ini.
Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dari negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs), badan PBB ini juga telah menyiapkan rencana untuk meringankan hambatan keuangan dengan membebaskan pembagian hasil adaptasi untuk kegiatan di dalam LDCs.
