Biden Longgarkan Standar Emisi Kendaraan Jelang Pilpres Lawan Trump

Rena Laila Wuri
21 Maret 2024, 13:14
Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan keterangan kepada media di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022). Presiden Joe Biden menyampaikan sejumlah isu terkait kunjungannya di KTT G20 serta hasil pertemuan bilateralnya dengan Presiden China Xi Jinping.
ANTARA FOTO/Media Center G20/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan keterangan kepada media di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022). Presiden Joe Biden menyampaikan sejumlah isu terkait kunjungannya di KTT G20 serta hasil pertemuan bilateralnya dengan Presiden China Xi Jinping.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintahan Joe Biden mengumumkan standar emisi baru untuk knalpot kendaraan di Amerika Serikat (AS), pada Rabu (20/3). Aturan tersebut menetapkan batas emisi knalpot kendaraan yang lebih rendah dibandingkan dari yang pernah diusulkan tahun lalu.

Administrator Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA), Michael Regan, mengatakan aturan baru tersebut bisa memberikan dampak pengurangan emisi gas rumah kaca yang sama dengan proposal awal EPA untuk transisi kendaraan listrik.

"Biar saya perjelas, aturan akhir kami memberikan pengurangan polusi yang sama, atau bahkan lebih banyak lagi," kata Regan dikutip dari Reuters, Kamis (21/3).

Regan mengatakan, EPA merancang aturan standar emisi agar lebih netral terhadap teknologi dan berbasis kinerja. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas pada produsen otomotifuntuk  memilih kombinasi teknologi pengendalian emisi yang paling tepat dan cocok bagi mereka.

Aturan baru ini, meski diperlunak, tetap akan memaksa pengurangan emisi secara drastis.Dalam aturan tersebut, AS menargetkan pengurangan emisi knalpot sebesar 50% dibandingkan 2026, dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 7,2 miliar ton hingga 2055.

Jelang Pemilu

Proposal EPA yang direvisi mencerminkan tekanan politik yang dihadapi Biden dalam kampanye pemilihan ulangnya.

Bagi Biden dan saingannya dari partai Republik, Donald Trump, jalan menuju Gedung Putih harus melewati Michigan dan negara-negara industri lainnya seperti Wisconsin dan Pennsylvania. para pekerja di daerah  tersebut sangat kahwatir bahwa transisi kendaraan listrik akan mengancam pekerjaannya.

Regan mengatakan sama sekali tidak ada mandat untuk mengadopsi kendaraan listrik dalam aturan tersebut. Aturan tersebut hanya menekankan produsen mobil untuk mengubah armada mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Ini memberi jalan bagi produsen mobil untuk memilih mobil hibrida.

Ketentuan ini mengundang protes dari ahli lingkungan dan produsen kendaraan listrik. Kendaraan hibrida dinilai masih mengeluarkan emisi cukup besar.

Eksekutif Tesla Martin Viecha dalam postingannya di platform media sosial X, Rabu (20/3) mengatakan masih banyak pengguna mobil hibrida mengisi kendaraannya dengan bensin dibandingkan listrik. Artinya, pengguna mobil hibrida masih menyumbang emisi CO2.

 "Sayangnya, orang-orang menggunakan hibrida plug-in lebih sebagai mobil bensin, yang berarti emisi CO2 mereka jauh lebih buruk  daripada yang disarankan EPA,” tulis Martin.

Beberapa aktivis iklim juga memiliki pandangan yang lebih keras. Mereka menilai aturan ini bisa menjadi langkah tunggal terbesar dari negara mana pun dalam hal iklim.

“Akan tetapi EPA memilih menyerah pada tekanan dari Big Auto, Big Oil dan dealer mobil, " kata Dan Becker, direktur Pusat Keanekaragaman Hayati.

 

Reporter: Rena Laila Wuri

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...