Emisi Tinggi, Nikel Indonesia Kalah Saing dengan Negara Lain
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyebut nikel Indonesia masih kalah saing dengan yang dihasilkan negara lain. Salah satu penyebabnya adalah emisi nikel Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan negara lain.
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi, mengatakan intensitas emisi nikel Indonesia cukup tinggi yakni 58,6 ton CO2e per ton. Di kancah global, intensitas emisi nikel rata-rata adalah 48 ton CO2e per ton.
“Rata-rata global 10 ton lebih rendah dari yang kita miliki. Jadi ini bisa menurunkan daya saing produk nikel kita karena di semua sektor produksi dan industri sangat melihat jejak karbon dari setiap produk yg diperdagangkan,” kata Nizhar dalam acara Kick Off Penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (3/4).
Nizhar kemudian menjelaskan bahwa lebih dari setengah PLTU captive dipakai untuk menggerakkan smelter nikel. PLTU captive ini adalah pembangkit yang dioperasikan oleh perusahaan tertentu untuk menyuplai pasokan listriknya sendiri.
Ia merinci, 76% dari kapasitas operasional PLTU dipakai untuk industri logam. Ini setara 117 unit PLTU dengan kapasitas 10.821 MW.
Dari angka itu, 67% di antaranya atau sekitar 7.273 MW dipakai untuk menggerakkan smelter nikel. Sisanyak 4% untuk smelter aluminium, sekitar 5% untuk besi dan baja, tembaga, serta pengolahan logam dan pertambangan lainnya
"Nikel ini menjadi salah satu memberi pengaruh siginifikan terhadap emisi di sektor industri logam,” ujar Nizhar.
Dia mengatakan, hal ini disayangkan karena hilirisasi mineral turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Peta Jalan Dekarbonisasi Nikel
Oleh sebab itu, Bappenas mulai menggodok peta jalan dekarbonisasi industri nikel. Peta jalan tersebut ditargetkan bisa selesai September 2024 dan diimplementasikan pada Maret 2025.
“Harusnya (selesai) September ya, karena akan dipakai untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN 2025–2029,” ujar Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Nizhar Marizi, dalam acara Kick Off Penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (3/4).
Bappenas bekerja sama dengan World Resources Institute alias WRI untuk menyusun peta jalan tersebut. Dikutip dari paparan WRI, mereka akan mengadakan kunjungan ke masing-masing smelter nikel dan PLTU pada April hingga Mei 2024.
Pada Juni 2024, data emisi masing-masing smelter dan PLTU sudah terkumpul sehingga membentuk angka garis dasar atau baseline emisi.
Barulah pada Juli 2024, Bappenas dan WRI akan mengadakan FGD untuk mencari strategi tata kelola, pendanaan, hingga di sisi pemerintahan. Sementara pemodelan kebijakan akan dilakukan dalam rentang Agustus hingga September.
“Pada September-Oktober, draf perdana dari peta jalan ini akan selesai dan terintegrasi dengan RPJMN,” tulis paparan WRI.
Akhir tahun ini, WRI akan mengadakan konsultasi publik sehingga finalisasi draf ini tercapai pada Januari 2025. Draf final dari peta jalan ini akan diluncurkan pada Februari 2025 dan diimplementasikan pada Maret 2025.
Setelah peta jalan dan RPJMN ini selesai, Nizhar mengatakan, langkah selanjutnya adalah action plan. Dalam lima tahun pertama, mereka akan mengidentifikasi sumber energi yang bisa menggantikan batu bara.
"Apakah itu gas, apakah memang kita sudah siap untuk nuklir? Itu kan harus sesuai dengan rencana pengembangan sumber energi baru," kata Nizhar.
