Airlangga Sebut UU Deforestasi Dapat Penolakan Kelompok Bipartisan AS
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan anti - deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) mendapat penolakan dari kelompok bipartisan di Amerika Serikat (AS).
Sejalan dengan upaya yang dilakukan Indonesia dan Malaysia, kelompok bipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat juga telah menyoroti kebijakan EUDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa.
“Amerika bipartisan menentang EUDR, jadi EUDR yang diinisiasi oleh Indonesia di kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan PM Malaysia itu terus mendapatkan dukungan dari like-minded countries, beberapa waktu lalu baik Republikan maupun Demokrat juga mempertanyakan EUDR,” ujar Menko Airlangga di Jakarta, Rabu (25/4) seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan, penundaan implementasi atau perubahan regulasi EUDR juga dinilai menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini.
Pernyataan keberatan terhadap kebijakan EUDR sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian Uni Eropa. Selain itu, sebanyak 20 dari 27 menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan EUDR pada Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH) yang telah diselenggarakan dalam waktu dekat lalu.
“Jadi like-minded countries terinspirasi apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia,” ungkap Airlangga.
Di samping itu, dia mengatakan, kebijakan EUDR tersebut dinilai akan memberikan dampak berupa potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, dan pilihan konsumen, hingga dampak bagi petani-petani negara pengekspor. Dengan adanya potensi tersebut, sejumlah produsen pangan dan komoditas mengharapkan adanya pendekatan yang lebih terukur.
