Target RI Jadi Negara Maju Sulit Terlaksana Tanpa Komitmen Net Zero Emission
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menilai tujuan Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 sulit dilaksanakan bila tidak memiliki komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).
"Jika kita tidak punya action dan juga jika kita tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap net zero emission. Karena itu adalah komitmen Indonesia terhadap dunia ini," ujar Rachmat dalam acara Road to Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jakarta, Kamis (22/8).
Rachmat mengatakan, Indonesia masih membutuhkan peningkatan pendapatan untuk mencapai negara maju. Pasalnya, saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada di rentang US$ 5.000.
Maka dari itu, Indonesia perlu mencari cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang less carbon intensive. Pasalnya hal ini telah diterapkan di berbagai negara dunia.
"Tentunya jika kita tidak melaksanakan transisi energi di berbagai sektor, ini akan mengancam progres dari pertumbuhan ekonomi kita sendiri," ungkapnya.
Rachmat mengatakan, saat ini market, baik domestik dan tentunya juga dari internasional, menginginkan energi yang lebih bersih. Mereka juga menginginkan transisi energi, menginginkan produk-produk yang dibuat dengan less carbon intensive.
"Jadi kalau kita tidak ikut, kemungkinan barang-barang kita yang dikirim ke luar negeri itu jadi tidak kompetitif. Bisa jadi barang-barang kita nanti akan kena carbon tax lewat seabank dan berbagai mekanisme lainnya," ucapnya.
Indonesia Butuh Rp 800 Triliun Untuk Capai NZE
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat Indonesia membutuhkan dana hampir Rp 800 triliun per tahun untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.Untuk mecapai angka tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pembiayaan alternatif.
"Pendanaan untuk NZE sangat besar, kita hitung hampir Rp 800 triliun per tahun," ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmatullah dalam acara Katadata Sustanability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8).
Priyanto mengatakan, angka tersebut merupakan nominal yang cukup besar dan perlu dipikirkan bersama semua stake holder terkait. Dalam perhitungan Bappenas, Indonesia masih kekurangan dana hingga Rp 400 triliun .
"Ternyata memang masih ada gap. Yang kita itu sampai 2060 gapnya masih cukup besar lebih dari Rp 400-an triliun," ucapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah mengembangkan beberapa alternatif pendanaan untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat. Salah satunya pendaan alternatif tersebut dengan meluncurkan bursa karbon atau carbon trade pada tahun lalu.
