Tekan Emisi, Pemerintah Targetkan Pengunaan Massal Kendaraan Listrik pada 2030
Indonesia menargetkan sebanyak 13 juta kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) roda dua dan 2 juta kendaraan listrik roda empat mengaspal pada 2030. Langkah tersebut diharapkan dapat berdampak positif pada kualitas udara di Indonesia, khususnya kota-kota besar.
"Untuk mewujudkan EV di Indonesia, kita perlu membuatnya tersedia, terjangkau serta menyediakan
infrastruktur yang baik dan kendaraan yang andal," ungkap Deputi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (18/9).
Rachmat mengatakan, langkah Ini akan berdampak positif pada kualitas udara, mengurangi emisi karbon dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas.
Untuk mencapai hal itu, sejumlah pemangku kepentingan di sektor kendaraan listrik telah melakukan pertemuan yang bertajuk Accelerating Indonesia’s EV Transition yang diadakan di Jakarta. Acara ini diselenggarakan Kemenkomarves, lembaga nirlaba global RMI (sebelumnya Rocky Mountain Institute), Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (ENTREV), the Indonesia Environment Fund (IEF) dan the Electric Mobility Ecosystem Association (AEML).
Hampir 100 peserta, termasuk perwakilan pemerintah, produsen EV, penyedia infrastruktur, lembaga pembiayaan, operator armada dan kelompok pemikir, berpartisipasi dalam diskusi terarah untuk merumuskan solusi dan mengembangkan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan yang ada.
Lokakarya yang diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia Sustainable Forum (ISF) ini membahas hambatan penting dalam penggunaan EV di Indonesia, termasuk pengembangan kebijakan, solusi pembiayaan, infrastruktur pengisian daya serta keterlibatan korporasi dan konsumen. Melalui diskusi kolaboratif, para peserta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mempercepat transisi mobilitas listrik di negara ini yang selaras dengan strategi nasional dekarbonisasi sektor transportasi yang dipimpin oleh Kemenkomarves.
Dalam acara tersebut, Wakil Ketua AEML, Patrick Adhiatmaja, mengatakan bahwa transisi menuju mobilitas listrik membutuhkan kerja sama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra sektor swasta, mitra pembangunan dan masyarakat. AEML berkomitmen untuk mendukung upaya kerja sama ini agar manfaat EV dapat diakui dan digunakan secara luas di seluruh Indonesia.
Dia mengatakan, transisi ini sangat penting untuk mengurangi emisi dan mempromosikan mobilitas bersih, berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua. Acara ini memberi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan praktik terbaik global, terutama dari negara-negara seperti India yang telah berhasil mempercepat penggunaan EV melalui kerangka kebijakan inovatif dan model pembiayaan.
Direktur Asia Tenggara RMI, Wini Rizkiningayu, menjelaskan bahwa misinya di MRI adalah mendukung transisi mobilitas bersih dan energi Indonesia yang akan berdampak signifikan pada kehidupan dan mata pencaharian.
"Melalui kolaborasi seperti lokakarya ini, kami dapat membantu memastikan masa depan yang berkelanjutan dan nol karbon di seluruh sektor energi Indonesia," ujarnya.
Lokakarya ini ditutup dengan komitmen untuk mengembangkan strategi yang jelas guna mempercepat penggunaan EV di Indonesia dengan fokus pada langkah-langkah nyata yang diidentifikasi selama diskusi. Strategi ini akan mendukung pertumbuhan ekosistem EV dan berkontribusi pada tujuan yang lebih luas dari Indonesia dalam meningkatkan keamanan energi, mengurangi polusi udara, dan mencapai target dekarbonisasi.
