Indonesia, Uni Eropa, dan IOM Luncurkan Indeks Risiko Migrasi Akibat Iklim
Buat ringkasan dengan AI
Organisasi Internasional untuk Migrasi atau International Organization for Migration (IOM) meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RCID) atau Indeks Risiko Migrasi Akibat Iklim untuk merespons pengungsian akibat iklim di Indonesia. Indeks tersebut disusun bersama dengan beberapa pihak terkait seperti, Uni Eropa, Pemerintah Republik Indonesia, Universitas Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, mengatakan indeks ini dirancang untuk memberikan pandangan operasional guna mengantisipasi dan mengurangi pengungsian akibat iklim di Indonesia.
"Dengan menggunakan metodologi kreasi bersama, RICD memanfaatkan beragam keahlian untuk membangun model data komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memprediksi, mengurangi, dan menanggapi risiko pengungsian yang disebabkan oleh perubahan iklim," ujar Jeffrey dalam peluncuran RCID, di Jakarta, Rabu (16/10).
Jeffrey mengatakan, keterlibatan kolektif ini penting untuk memperkuat kemampuan dalam mengantisipasi, mengurangi, dan menanggapi tantangan secara efektif. Diharapkan upaya ini dapat mengurangi dampak terhadap populasi yang rentan.
“Semua mitra menyumbangkan keahlian mereka dalam upaya kolaboratif untuk mengembangkan solusi komprehensif terhadap pengungsian yang disebabkan oleh iklim," ujarnya
Sebagaimana diketahui, terdapat 12,6 juta pengungsi yang disebabkan oleh bencana di Asia dan Pasifik selama 2023. Jumlah tersebut mewakili 41 persen dari total pengungsi secara global.
Pada 2050, jumlah pengungsi tersebut diperkirakan melonjak menjadi 48,4 juta orang. Mereka mengungsi karena tempat tinggalnya mengalami bahaya yang sebagian besar terkait dengan perubahan lingkungan. Dalam menghadapi tren yang terus berkembang ini, data dan bukti yang andal sangat penting untuk meminimalkan pengungsian dan risiko terkait.
"RICD akan mendukung pembuatan kebijakan yang terinformasi dan akan memandu respons operasional untuk meningkatkan ketahanan serta melindungi masyarakat yang rentan," ucapnya.
