Pemilih Muda, Kunci yang Menentukan Pemimpin Prolingkungan

TimIndonesia.org dan Kawula17.id adalah dua platform yang dibentuk untuk membidik pemilih muda agar lebih selektif memilih calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, menjadi isu yang menjadi perhatian dalam kampanye mereka terhadap para pemilih muda.

Abigail Limuria, Co-founder What Is Up, Indonesia yang juga inisiator TimIndonesia.org, mengatakan anak-anak muda menaruh perhatian pada isu pengelolaan sampah. Gas metana yang dihasilkan oleh tumpukan sampah itu 20 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Sebanyak 60% emisi metana Indonesia berasal dari tumpukan sampah.

"Pengelolaan sampah itu ada di pemerintah daerah. Indonesia berpotensi mendapatkan Rp 130 triliun dari pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik, bahan bakar, hingga bahan bangunan," ujar Abigail dalam podcast GreenTalk "Indonesia Darurat Sampah: Cermat Pilih Pemimpin Prolingkungan" yang ditayangkan di Youtube Katadata Indonesia.

Lewat situs timindonesia.org, Abigail mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan para influencer, seperti Cinta Laura, Andovi Lopes, dan Bintang Emon untuk mendorong isu-isu lingkungan. "Lahirlah TimIndonesia ini, terus kita ajak yang lain untuk kontenin sampah ini. Mau sesimpel foto atau bikin meme," ujar Abigail.

Di situs timindonesia.org, calon pemilih bisa menandatangani petisi. Hasil petisi bisa dilihat di peta Indonesia yang ada di laman situs tersebut, sejauh ini Jawa Barat dan DKI Jakarta mendominasi hasil petisi.

Platform tersebut juga memberikan ruang bagi calon kepala daerah untuk menyatakan janjinya untuk memperbaiki masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitarnya. Abigail menyebut Pramono Anung dan Ridwan Kamil, dua calon gubernur di Pilkada Jakarta, sudah menyatakan janjinya di laman situs tersebut.

Dian Irawati, Co-founder Kawula17.id, membangun situs Kawula17.id untuk mendidik calon pemilih dengan bahasa yang mudah dicerna dan tidak menggurui. Dian memulai dengan Kuis Pilih Partai kemudian Kuis Pilih Presiden di mana calon pemilih bisa melihat visi-misi para calon lewat kuis tersebut.

"Waktu kita meluncurkan Kuis Pilkada kemarin keluar 17 provinsi dari 20 provinsi yang mau kita ambil, karena tiga provinsi itu visi-misinya agak berat," ujar Dian.

Kemudian, tim Kawula17.id menunggu sampai debat calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk ketiga provinsi itu selesai sebelum memasukkannya ke dalam Kuis Pilkada.

Kawula17.id ini mencakup empat isu, yakni lingkungan, gender, hak asasi manusia (HAM), dan korupsi. "Isu lingkungan itu harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dari Kuis Pilkada 2024, calon pemimpin daerah di 17 dari 20 provinsi sudah membahas isu sampah pada visi dan misinya," ujar Dian.

Dian mengungkapkan, isu sampah di setiap daerah berbeda-beda. Di Bali, misalnya, para calon kepala daerah sudah membahas isu yang lebih maju di mana sampah bisa diberdayakan sebagai bagian dari perkembangan ekonomi. Berbeda dengan Jawa Barat yang masih membahas keberadaan tempat sampah terpadu.

"Harusnya (isu) yang mereka pikirkan lebih besar lagi, mereka punya 30 juta penduduk. Masa pembicaraannya masih di situ-situ saja," ujar Dian.

Tantangan untuk Memasukkan Isu Sampah di Pilkada

Meski para pemilih muda semakin peduli pada isu-isu lingkungan, tetapi masih ada tantangan untuk memasukkan isu pengelolaan sampah ini dalam Pilkada.

"Mereka (para calon pemimpin daerah) melihat investasi untuk pengelolaan sampah ini harus besar. Memang yang punya wewenang adalah pemerintah daerah, tapi untuk bisa seefisien di Eropa atau Singapura perlu sinergi dengan pemerintah pusat dan mungkin akan balik modal setelah fasilitas itu beroperasi," ujar Abigail.

Ia juga menduga ada kekhawatiran dari calon pemimpin daerah mereka tidak lagi mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat jika pengelolaan sampah sudah berhasil dengan baik.

"Ini aku curiganya hal-hal seperti ini, konflik kepentingan dan konflik politik. Bisa jadi ada mafia yang untung dari sampah-sampah ini," ujarnya.

Pemikiran atau konflik kepentingan seperti ini seharusnya tidak boleh menghambat para pemimpin daerah untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Dian menambahkan, isu-isu ekonomi hijau, ekonomi biru, maupun isu lingkungan lainnya harus lebih banyak dibicarakan. Jangan sampai isu-isu ini hanya muncul lima tahun sekali menjelang Pemilu. Masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya harus berkolaborasi agar isu-isu ini bisa meraih momentum setiap saat.