IESR : Proyek EBT dalam RUPTL Hijau Jalan di Tempat, Banyak yang Belum Dilelang
Membuat ringkasan dengan AI
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang diklaim sebagai RUPTL hijau tidak berjalan dengan mulus sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebagian besar proyek energi baru terbarukan dalam RUPTL tersebut belum beroperasi, bahkan belum dilelang.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan RUPTL hijau tidak membawa perubahan berarti bagi pertumbuhan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Sebagian besar proyek pembangkit energi terbarukan yang harus dieksekusi 2021-2025 belum dilelang, konstruksi dan beroperasi," ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12).
Fabby mengatakan hal tersebut membuat bauran energi baru terbarukan hanya berkisar di 13,1 persen sampai dengan 2024. Capaian target atau jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 17 persen pada 2025.
Ia mengatakan transisi energi di 2024 masih dalam tahap konsolidasi sebagai hasil pergantian kepemimpinan nasional dengan target dan prioritas baru. Hal itu ditambah dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global dan Indonesia.
Dengan begitu, ia menilai bahwa 2025 menjadi titik kritis untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang reformatif untuk mempercepat transisi energi yang adil dan efisien.
Selain itu, strategi pemerintah cenderung berfokus pada teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) belum matang, mahal, dan berisik. Pemerintah tidak terlalu gencar menggunakan teknologi energi surya dan angin, serta baterai penyimpan energi yang sudah tersedia di pasar dan harganya semakin kompetitif.
Fabby mengatakan banyak negara di dunia telah berkomitmen pada COP-28 2023 untuk menggandakan efisiensi energi dan meningkatkan tiga kali lipat pada 2030. Komitmen tersebut akan memperbesar peluang investasi dan pendanaan untuk energi terbarukan dan efisiensi energi.
Transisi energi di Tanah Air mendapatkan kabar positif setelah Presiden Prabowo Subianto dalam forum KTT G20 Brazil menyatakan bahwa Indonesia akan mengakhiri PLTU batu bara pada 2040. Hal tersebut sejalan dengan amanat di dalam Perpres 112/2022 untuk mempensiunkan PLTU batu bara lebih awal dari umur keekonomiannya.
"Misi ini bukanlah hal yang mustahil jika dilengkapi dengan upaya melakukan reformasi kebijakan, regulasi besar-besaran dan perencanaan sistem ketenagalistrikan yang terpadu, sehingga dapat memastikan ketahanan energinya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen, seperti yang dicita-citakan Pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
