ITDP dan Kemenhub Luncurkan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi 3 Kota

PEKANBARU. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan meluncurkan rekomendasi tentang Strategi Reformasi dan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik untuk tiga kota penting di Indonesia. Ketiga kota tersebut adalah Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta.

Studi ini merupakan kelanjutan upaya ITDP mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan di seluruh Indonesia yang dimulai sejak 2023, dengan dukungan dari ViriyaENB. Langkah tersebut juga merupakan bentuk dukungan nyata ITDP Indonesia kepada Kementerian Perhubungan untuk mencapai target 100% elektrifikasi transportasi publik pada tahun 2040.

Dokumen studi diserahkan oleh Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP kepada Ahmad Yani, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, di Pekanbaru, Kamis (19/6).

“Saat ini, elektrifikasi transportasi publik telah memasuki babak awal dengan mulai dikembangkannya berbagai layanan transportasi publik dengan kendaraan listrik baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, maupun sektor swasta," kata Ahmad Yani.

Ahmad Yani mengungkapkan, Kemenhub, ITDP, ViriyaENB, dan para pemangku kepentingan lainnya akan menindaklanjuti studi tersebut dengan penyusunan Peta Jalan Transformasi Kawasan Perkotaan yang Ramah Pejalan Kaki dan Pesepeda.

Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB, menekankan pentingnya sinergi antara reformasi layanan dan elektrifikasi transportasi publik. “Elektrifikasi kendaraan harus diiringi dengan perbaikan sistem transportasi publik yang menyeluruh," kata Suzanty.

Kombinasi dari kedua hal itu adalah kunci untuk menciptakan layanan yang lebih adil, berkelanjutan, dan rendah emisi. Terutama, di kawasan perkotaan yang memiliki penduduk lebih banyak dan dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi.

"Kami melihat studi ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya memberikan arah kebijakan bagi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong pembelajaran konkret bagi kota-kota di Indonesia," kata Suzanty.

Ia mengatakan ViriyaENB berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif menuju emisi nol bersih yang membawa manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Empat Rekomendasi ITDP untuk Elektrifikasi Transportasi Publik

Studi ini menunjukkan keberhasilan elektrifikasi tidak cukup hanya dengan mengganti armada menjadi bus listrik. ITDP menyebut perlu reformasi menyeluruh terhadap sistem layanan untuk menjamin transportasi publik yang andal, efisien, dan layak bagi masyarakat.

Dalam dokumen ini, ITDP merekomendasikan empat strategi utama:
1. Strategi Peningkatan Layanan Transportasi Publik
ITDP merekomendasikan perbaikan integrasi layanan, konektivitas di titik awal hingga akhir, efisiensi dan kemudahan akses di titik awal (first mile) dan akhir (last mile) perjalanan transportasi, serta aksesibilitas pada sistem transportasi publik di Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta, untuk meningkatkan kualitas layanan dan jumlah pengguna.

2. Modifikasi Model Kontrak Operasional
Studi tahap kedua merekomendasikan revisi model kontrak penyelenggaraan transportasi publik untuk mengoptimalkan kebutuhan anggaran tanpa menurunkan standar layanan, serta menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) dalam jangka panjang.

3. Peta Jalan Implementasi Bus Listrik dan Infrastruktur Pengisian Daya
Peta jalan elektrifikasi meliputi tahapan implementasi bus listrik, perencanaan fasilitas pengisian daya (overnight charging dan opportunity charging), serta estimasi kebutuhan armada dan investasi hingga tercapai target elektrifikasi 100% pada tahun 2040.

4.Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah
ITDP menekankan perlunya dukungan regulasi dan fiskal, termasuk penyusunan regulasi nasional tentang peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan berbasis jalan, pedoman teknis perencanaan, dan implementasi bus listrik. Selain itu, harus ada komitmen pendanaan awal dan insentif fiskal maupun skema pembiayaan alternatif lainnya untuk menekan tingginya kebutuhan investasi.