KLH Gandeng Konservasi Indonesia Dorong Mitigasi Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjalin kerja sama dengan Konservasi Indonesia (KI) dalam rangka mendukung pengendalian perubahan iklim dan operasionalisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kesepakatan ini bertujuan mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan data, serta informasi untuk mendorong implementasi instrumen NEK secara efektif di tingkat nasional dan daerah.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung hari ini, Jumat (1/8), di Jakarta. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penyusunan teknis, hingga tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ary Sudijanto, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, mengatakan kolaborasi multipihak penting untuk memastikan transisi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon berjalan inklusif dan terukur.

“Nilai ekonomi karbon di Indonesia memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan yang kompleks. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk memastikan perdagangan karbon dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat,” kata Ary, di Jakarta, Jumat (1/8).

Ruang lingkup kolaborasi ini juga mencakup dukungan keahlian dalam agenda internasional, termasuk Mutual Recognition dengan skema sertifikasi karbon internasional dan partisipasi Indonesia dalam mekanisme bilateral, regional, hingga multilateral, seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Hal ini menandakan posisi Indonesia yang semakin proaktif dalam diplomasi iklim global dengan tetap menjaga kepentingan nasional.

“Tujuannya memastikan seluruh komponen kebijakan dan program berjalan selaras dan terintegrasi demi mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional," kata Ary.

Menurutnya, NEK bukan hanya soal mekanisme pasar, tetapi fondasi dari pengelolaan iklim nasional yang efektif dan berkelanjutan. "Dukungan teknis dan keilmuan dari mitra seperti Konservasi Indonesia sangat penting dalam memperkuat kredibilitas sistem ini di mata dunia,” ujar Ary.

Dukung Pencapaian NDC Indonesia

Meizani Irmadhiany, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, menilai kolaborasi ini merupakan komitmen nyata KI dalam mendukung agenda iklim nasional maupun global melalui pendekatan berbasis sains dan kemitraan.

"Melalui kerja sama dengan KLH, Konservasi Indonesia mendukung pencapaian NDC Indonesia yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% melalui upaya mandiri, dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional, untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, serta pelaksanaan kebijakan NEK dengan potensi diperkirakan mencapai US$ 16,7 miliar (Rp 275,38 triliun) pada tahun 2030,” tutur Meizani.

Selain mendukung penyusunan kebijakan dan penguatan sistem NEK, KI juga akan terlibat dalam diseminasi informasi dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Laporan capaian dan evaluasi akan disampaikan secara berkala sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

“Kolaborasi ini memperkuat strategi iklim nasional melalui pendekatan berbasis sains, penyediaan data ilmiah, publikasi, pelatihan, serta penguatan kapasitas mitra di berbagai tingkatan, sejalan dengan arah tata kelola karbon yang dibangun pemerintah,” kata Meizani.

Meizani juga menekankan urgensi kemitraan lintas sektor dalam menghadapi krisis iklim yang semakin kompleks. Sinergi tersebut diharapkan menjadi bagian dari solusi berkelanjutan yang menghubungkan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan aksi nyata di lapangan.

"Pemerintah dan mitra pembangunan memiliki peran penting untuk memastikan upaya mitigasi dan adaptasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.