Eks-Administrator Pembangunan PBB Sentil Negara Barat Kurangi Bantuan Dana Iklim

Eks-Administrator United Nations Development Programme (UNDP) PBB, Achim Steiner, menyebut tingginya dana pertahanan negara Barat tidak akan berguna tanpa penyaluran bantuan ke negara-negara miskin. Bantuan yang dimaksud dalam rangka mengatasi krisis iklim.

“Semakin Anda (negara-negara Barat) membatasi kemampuan bertindak hanya dengan fokus di dalam negeri, maka akan semakin rentan,” kata Steiner, dikutip dari The Guardian pada Selasa (9/9).

Steiner menambahkan, kerentanan akan mudah berubah menjadi skenario krisis yang nyata.

Ia menyoroti peningkatan anggaran pertahanan di Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Uni Eropa, namun justru mengurangi pengeluaran untuk bantuan internasional.

Krisis iklim berpotensi lepas kendali, kecuali negara-negara mengakui kewajiban internasionalnya. Steiner menjelaskan, pemerintah di negara Barat perlu rencana jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan pengeluaran pendanaan iklim untuk negara-negara miskin.

Selain itu, kerja sama dengan negara berkembang dapat dilakukan, dipadukan dengan anggaran pertahanan.

Pemangkasan Dana Bantuan Internasional

Menurut Steiner, PBB berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana dunia berada di titik paling berbahaya dalam sejarah modern.

“Ketegangan geopolitik dan geoekonomi yang mendalam sedang terjadi saat ini, berisiko melumpuhkan kerja sama dan multilateralisme,” katanya.

Amerika Serikat tiba-tiba membubarkan United States Agency for International Development (USAID), lembaga yang mengelola bantuan pembangunan ekonomi dan kemanusiaan kepada negara berkembang di dunia. 

Setelahnya, AS juga menarik dana dari PBB dan lembaga multilateral lainnya, serta melumpuhkan lembaga-lembaga domestik yang menangani krisis iklim.

Sementara, Presiden AS Donald Trump menuntut sekutu NATO untuk mengalokasikan 5% PDB mereka untuk pertahanan. Rinciannya, 3,5% untuk persenjataan militer dan 1,5% untuk keamanan siber dan infrastruktur.

Inggris berkomitmen mencapai target ini pada 2035. Pada awal tahun, anggaran pertahanan naik menjadi 2,5% dari PDB. Sebagian dana ini dipenuhi dengan memotong anggaran bantuan internasional dari 0,5% menjadi 0,3% dari PDB.

Negara lain juga mengambil langkah serupa, namun beberapa masih mencakup pengeluaran “soft power” untuk isu-isu iklim dan ketahanan pangan. 

Misalnya, Jerman memperluas infrastruktur di samping pertahanan, mencakup proyek-proyek iklim. Spanyol mengalokasikan €1,75 miliar atau Rp33,9 triliun (kurs Rp19.410/euro) dari anggaran pertahanan untuk kegiatan terkait isu iklim.