Eropa Pangkas Aturan Keberlanjutan Perusahaan, Tuai Kritik dari Aktivis

Kelompok mayoritas di Parlemen Eropa bersepakat untuk memangkas aturan keberlanjutan perusahaan Uni Eropa atau Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), yang mewajibkan perusahaan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia dan isu lingkungan dalam rantai pasok mereka.

Dilansir dari laporan Reuters, kesepakatan itu dicapai pada Rabu (2/10) malam waktu setempat antara kelompok Partai Rakyat Eropa (European People’s Party/EPP), kelompok sosialis, dan kelompok liberal. Pemangkasan aturan dilakukan untuk menyederhanakan ketentuan bagi perusahaan, setelah adanya tekanan dari Jerman, Prancis, serta sejumlah perusahaan besar seperti Exxon Mobil.

Dalam aturan sebelumnya, CSDDD berlaku untuk perusahaan dengan minimal 1.000 karyawan dan omzet lebih dari 450 juta euro (Rp 8,45 triliun). Namun, kesepakatan terbaru memperketat batasan hanya bagi perusahaan dengan 5.000 karyawan atau lebih dan omzet setidaknya 1,5 miliar euro (Rp 28,85 triliun).

“Saya fokus agar Eropa bisa kembali tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan kemakmuran jangka panjang,” kata Jorgen Warborn, anggota parlemen dari EPP yang memimpin negosiasi.

Protes dari Aktivis Lingkungan

Komisi Eropa beralasan, perubahan ini diperlukan agar perusahaan tidak terbebani dengan laporan yang terlalu kompleks sebelum aturan mulai berlaku pada 2027. Namun, sejumlah aktivis menilai langkah ini berisiko melemahkan akuntabilitas korporasi dalam isu keberlanjutan.

Kelompok Sosialis dan Demokrat (S&D) sempat menolak usulan tersebut, namun akhirnya menyetujui kompromi setelah EPP mengancam akan menjalin kesepakatan dengan kelompok sayap kanan yang dinilai akan lebih memperlemah aturan.

“Kompromi ini bukan pilihan utama kami, tetapi alternatifnya adalah kesepakatan yang lebih buruk,” kata juru bicara kelompok S&D.

Kelompok liberal Renew juga menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan tersebut. Dengan demikian, ketiga kelompok EPP, S&D, dan Renew kini memegang mayoritas suara di Parlemen Eropa.

Parlemen Eropa dijadwalkan akan menggelar pemungutan suara terhadap hasil kesepakatan ini pada akhir Oktober sebelum melakukan negosiasi akhir dengan negara-negara anggota Uni Eropa terkait finalisasi aturan CSDDD.