PYC: Pembukaan Lahan 500 Ribu Ha Harus Terapkan Tata Kelola Berkelanjutan

Image title
26 November 2025, 13:41
ketahanan pangan, lahan, food estate
ANTARA FOTO/Yudi Manar/nym.
Foto udara petani menyiapkan lahan untuk ditanami padi di Kawasan Persawahan Martubung, Medan, Sumatera Utara, Senin (27/10/2025). Kementerian Pertanian menargetkan cetak sawah seluas 400 ribu hektare dengan anggaran sebesar Rp10 triliun pada 2026 di beberapa daerah di Indoensia termasuk lahan ketahanan pangan (food estate).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Chairperson of Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro, menekankan pentingnya tata kelola yang baik (good governance) dalam rencana pemerintah membuka 500 ribu hektare lahan baru untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut harus dipastikan sejalan dengan prinsip keberlanjutan, memberikan dampak positif bagi petani, dan masyarakat sekitar.

“Kami harapkan semuanya agar sejalan, rencana itu bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitarnya. Indeks kesejahteraan petani itu mesti dikawal juga supaya pembukaan lahan bisa menyejahterakan petani dan produktivitas lahannya bisa dinikmati masyarakat banyak,” ujar Filda, usai acara Dialog Ketahanan Pangan PYC, Rabu (26/11).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembukaan lahan kepada kementerian terkait untuk mendukung pemenuhan pangan, termasuk swasembada beras dan pengembangan peternakan sapi.

Chairperson of Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro
Chairperson of Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro (Katadata/Nuzulia Nur Rahmah)

Utamakan Aspek Keberlanjutan

Lebih lanjut, Filda mengatakan aspek keberlanjutan harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan program ini, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. 

“Semua harus dengan tata kelola yang baik. Kalau misalnya buka lahan untuk pertanian, harus dilihat dari keberlanjutannya, dampaknya kepada masyarakat. Perlu ada good governance untuk hal tersebut,” katanya.

Filda juga mengingatkan, pengembangan sektor energi dan pangan pada masa lalu kerap menimbulkan tekanan lingkungan, sehingga evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Sebagai rekomendasi, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, kebijakan pangan harus disinergikan dengan kebijakan energi dan air sebagai satu kesatuan strategi ketahanan nasional.

“Semoga nanti bisa ketiganya bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan erat,” ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nuzulia Nur Rahmah

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...