Indonesia Kehilangan 11 Juta Ha Hutan Primer Basah dalam 22 Tahun

Catatan Global Forest Watch menunjukkan, Indonesia telah kehilangan 11 juta hektare hutan primer basah dalam rentang 2002 hingga 2024. Ini setara dengan penyusutan 11% hutan primer basah dalam kurun waktu tersebut dan setara dengan 34% total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. 

Dalam analisis ringkas International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) bertajuk ‘Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara’, situasi ini berkontribusi meningkatkan risiko bencana ekologis. 

Ketika luasan hutan primer basah menyusut, tingkat keanekaragaman hayati tertinggi dan fungsi ekologis paling penting, seperti penyerap karbon, pengatur tata air, dan penyangga kehidupan masyarakat ikut terdegradasi dan terkonversi dalam skala besar. 

“Ini mencerminkan tekanan serius dari deforestasi jangka panjang yang berdampak langsung pada krisis iklim, hilangnya biodiversitas, serta meningkatnya risiko bencana ekologis,” tulis laporan tersebut. 

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat bersama jaringan masyarakat sipil menyebut bencana ekologis di Sumatra sebagai petunjuk adanya krisis agraria dan ekologis yang sudah lama terjadi.

Hal tersebut di antaranya dipicu pembagian izin dan konsesi untuk perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang mengambil alih hutan alam termasuk wilayah adat di dalamnya. Akibatnya, fungsi hidrologis di kawasan hulu menurun dan meningkatkan risiko banjir di kawasan hilir. 

Laporan Stockholm Environment Institute (2024) menyatakan perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi penyumbang utama deforestasi di Indonesia selama 20 tahun terakhir. 

Pada periode 2018-2022, deforestasi akibat industri sawit tercatat turun menjadi 32.406 ha per tahun. Hanya 18% dibandingkan puncak deforestasi pada 2008-2012. Namun, pada 2022 deforestasi berbasis industri sawit kembali meningkat hingga 18%.  

Melepas Struktur Ekonomi Warisan Kolonial

Laporan tersebut merekomendasikan beberapa hal, salah satunya untuk mengelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selama ini, perekonomian Indonesia berakar dari komoditas berbasis lahan. 

Ini disebut sebagai ‘struktur warisan kolonial’ yang bahkan tidak sanggup memberikan manfaat lebih bagi perekonomian nasional. 

“Juga berpotensi merusak lingkungan dan menghilangkan hak masyarakat atas sumber daya alam yang dimilikinya,” demikian kutipan laporan INFID. 

Potensi konflik dan bencana akibat kerusakan alam akan terus muncul di Indonesia, selama tidak ada transformasi struktur perekonomian yang bergantung pada sumber daya alam.