Terlibat Susun Aturan EPR, Danone Lihat Prospek Ekosistem Daur Ulang Berkembang

Danone Indonesia yang terlibat dalam penyusunan aturan extended producer responsibility (EPR), mendukung penerapan EPR wajib dan menyeluruh kepada seluruh industri. Aturan tersebut dinilai dapat menciptakan permintaan material daur ulang sekaligus memperbesar skala pasar ekonomi sirkular di Indonesia.

EPR merupakan kebijakan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan produknya, termasuk kemasan, hingga setelah digunakan konsumen. Dalam penerapannya, EPR dapat menggunakan berbagai instrumen, seperti iuran, insentif, dan disinsentif.

Public Affairs and Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengatakan, pihaknya merupakan bagian dari Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) yang terlibat dalam penyusunan aturan EPR oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kami mendorong aturan EPR itu dilaksanakan secara inklusif, misalnya harus diterapkan ke semua kategori industri, kemudian melibatkan semua pihak termasuk sektor informal,” kata Karyanto saat ditemui di sela-sela Katadata SAFE 2026, Kamis (17/9).

Dia juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam penanganan sampah atau kemasan plastik pascapakai. Menurut Karyanto, aturan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus produknya perlu diterapkan secara adil.

“Termasuk skema eco-modulation, bagaimana perusahaan yang sudah menerapkan ekonomi sirkular itu bisa mendapatkan insentif,” ujar dia.

Sebaliknya, perusahaan yang belum menerapkan prinsip ekonomi sirkular dapat didorong untuk segera mengadopsinya.

Eco-modulation merupakan skema penetapan biaya EPR berdasarkan tingkat keberlanjutan produk. Produk yang lebih ramah lingkungan atau mudah didaur ulang umumnya dikenakan biaya lebih rendah.

Menurut Karyanto, kerangka aturan yang komprehensif dapat menjadi win-win solution bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi sirkular. Pengelolaan kemasan pascapakai, kata dia, perlu diwajibkan pemerintah kepada produsen, bukan hanya bersifat sukarela.

Dengan kewajiban tersebut, permintaan material daur ulang akan tercipta dan skala pasarnya dapat berkembang. Seiring dengan terbentuknya pasar, material daur ulang diharapkan secara bertahap menjadi lebih kompetitif dibandingkan material virgin.

“Dengan begitu, permintaan (material daur ulang) akan tercipta dan skala pasarnya akan terbentuk. Setelahnya, material daur ulang secara bertahap akan lebih kompetitif dibandingkan material virgin,” ujarnya.

Tantangan Ekonomi Sirkular di Indonesia

CEO Rekosistem Ernest Layman mengatakan setidaknya ada tiga tantangan dalam pengembangan ekosistem ekonomi sirkular di Indonesia, yakni fragmentasi, tata kelola, dan aksesibilitas.

“Setiap pemangku kepentingan sebenarnya sudah memiliki niat dan kemauan yang baik, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara berkolaborasi dengan pihak lainnya,” ujar Ernest.

Rekosistem merupakan perusahaan climate-tech yang menyediakan layanan pengelolaan sampah dan daur ulang.

Menurut Ernest, ketika gerakan memilah sampah untuk didaur ulang sudah terbentuk, persoalan berikutnya adalah memastikan sampah tersebut dapat disalurkan ke fasilitas pengolahan yang tepat.

“Terkadang kita hanya berpikir untuk memilah sampah, tapi tidak berpikir bagaimana menyalurkannya sampai ke proses akhir,” ucapnya.

Dari sisi tata kelola, Ernest mengatakan perusahaan kerap melihat keberlanjutan atau ekonomi sirkular sebagai sesuatu yang mahal. Hal ini terjadi karena perusahaan belum memperhitungkan real cost atau biaya sebenarnya yang mencakup pengelolaan sampah, pengurangan polusi, penggunaan material berkelanjutan, dan aspek lainnya.

Dia menekankan keberlanjutan bukanlah sesuatu yang mahal, melainkan mencerminkan biaya yang sebenarnya dari kegiatan produksi dan konsumsi.

Tantangan lainnya adalah minimnya fasilitas untuk memilah dan memproses sampah. Sejumlah fasilitas pengelolaan memang telah tersedia, seperti pabrik daur ulang plastik PET. Namun, menurut Ernest, masih banyak jenis sampah plastik lain yang belum memiliki fasilitas pengolahan memadai.

“Jadi, kita membutuhkan lebih banyak investasi dan aksesibilitas untuk memproses lebih banyak jenis sampah,” ucap Ernest.

bih banyak jenis sampah,” ucap Ernest.