Kritik Pidato Hashim di COP31, JustCOP: Pemerintah Absen Penuhi Keadilan Iklim

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) mengkritisi sikap pemerintah Indonesia yang kerap menyingkirkan hak serta keadilan masyarakat adat dan komunitas lokal penjaga ekosistem, dalam upaya mitigasi krisis iklim. 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Fikerman Saragih mengatakan, pidato Ketua Delegasi RI di konferensi bidang iklim PBB COP31 Hashim Djojohadikusumo bertentangan dengan realita di pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terdampak krisis iklim.

Menurut Fikerman, masyarakat pesisir seringkali hanya dilihat sebagai pelaksana, alih-alih sebagai pemegang hak utama konservasi sebagai bagian dari aksi iklim.

“Perlakuan tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan diri dengan standar konservasi yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, masyarakat sulit merdeka menjaga ekosistem di ruang hidup sendiri,” kata Fikerman, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (11/11). 

Sementara, dalam pembukaan Paviliun Indonesia di COP31 Turki, Hashim mengungkap bahwa aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan memastikan ketahanan dan manfaat iklim dapat menjangkau komunitas yang paling membutuhkan,” ujar Hashim, pada Senin (9/11) lalu. 

Kenyataannya, aksi iklim di lapangan seringkali tidak melibatkan masyarakat dan justru mendera masyarakat hingga memunculkan konflik dan mengganggu penghidupan.

Dia mencontohkan, masyarakat pesisir Sulawesi Utara tidak lagi mampu mengelola ekosistem mangrove yang diklaim pemerintah sebagai Taman Nasional Bunaken. Di pantai utara Jawa, pembangunan tanggul laut membuat penghidupan pembudidaya ikan dan petambak garam tradisional terampas. 

“Konservasi terbaik mensyaratkan kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, merdeka mengakses sumber daya, dan melanjutkan penghidupan di tengah krisis iklim,” ucap dia. 

Upaya Masyarakat Mitigasi Krisis Iklim Tak Diakui

Senada, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagian mengatakan, pemerintah tidak pernah mengakui aksi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi krisis iklim. Salah satu tandanya, manfaat pendanaan iklim tidak mengalir langsung ke komunitas penjaga ekosistem.

“Uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” ujar Uli.

Dia turut menyoroti mekanisme kredit karbon yang didengungkan Hashim dalam pidatonya. Sumber daya karbon yang berasal dari hutan hujan tropis dan ekosistem penyerap karbon dalam jumlah besar dinilai menjadi potensi solusi iklim Indonesia. 

Namun, kata Uli, kredit karbon juga sering menimbulkan masalah. Sebab, bisnis karbon justru mendorong pembukaan lebih banyak konsesi yang memperparah deforestasi. 

Melanjutkan pernyataan-pernyataan tersebut, Deputi Direktur Madani Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto menilai cita-cita keadilan iklim belum terdengar di pidato Hashim. Yang banyak dibicarakan justru hal-hal normatif mengatasnamakan proyek perlindungan lingkungan.

“Sudah saatnya pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepemimpinan, pengetahuan tradisional dan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.