Dialog Multipihak Dorong Pentingnya Dekarbonisasi Industri dalam Transisi Energi

Synergy Policies Bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyelenggarakan dialog bersama para diplomat dan pemimpin media massa untuk merumuskan narasi kemitraan transformatif untuk dekarbonisasi industri di Indonesia. Dialog multipihak ini menyepakati isu dekarbonisasi industri bukan sekadar urusan elite pembuat kebijakan, tetapi juga menyentuh kepentingan publik terkait lapangan kerja, pasokan dan harga energi, serta akses pembiayaan bagi perusahaan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan transisi energi bersih menghadapi trilema untuk menyeimbangkan ketahanan pasokan, keterjangkauan dan akses bagi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. 

"Setiap pilihan teknologi ada trade off-nya," ujar Dinna, di Jakarta, Rabu (11/11).

Berdasarkan kajian multipihak yang dilakukan sebelumnya, Dinna mengidentifikasi lima hambatan di dalam negeri terkait narasi publik terkait transisi energi, yakni:
1. Kementerian dan lembaga yang masih berjalan sendiri-sendiri; 
2. Lemahnya jembatan antara ilmu pengetahuan dan implementasi; 
3. Infrastruktur bersama yang terbatas,
4. Kebijakan yang kurang koheren; serta 
5. Partisipasi publik dan transparansi yang lemah

“Kemitraan itu sebenarnya tidak kurang. Tawarannya banyak, peluang kerja samanya luas. Masalahnya ada di implementasi,” ujar Dinna. 

Menurutnya kemitraan baru layak disebut transformatif bila mencakup visi bersama, partisipasi inklusif, dan alih pengetahuan. Jika tidak ada transfer pengetahuan dalam kemitraan, transisi energi itu tidak bisa disebut transformatif.

Dinna menambahkan transisi energi bersih harus ditempatkan sebagai instrumen strategis diplomasi dan geoekonomi, “Bukan sekadar
proyek, bukan sekadar pencarian dana, tetapi pilar ketahanan nasional yang memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global.” 

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu Muhammad Takdir mengatakan energi harus ditempatkan sebagai isu
keamanan nasional, bersama kesehatan dan pangan.

“Dekarbonisasi industri berat seperti semen, baja, kimia, serta minyak dan gas sulit dikejar karena sektor-sektor ini menyumbang sekitar seperempat emisi karbon global dan proses produksinya sendiri bukan hanya bahan bakarnya menghasilkan emisi. Di sisi lain, teknologi alternatif seperti hidrogen dan penangkapan karbon pun mahal dan belum tentu menarik bagi investor swasta,” kata Muhammad. 

Ia juga menyoroti jurang antara janji dan realisasi pendanaan dalam transisi energi. “Mobilisasi dana itu tidak sama dengan pencairan. Banyak komitmen diumumkan sebagai mobilisasi dana, tetapi belum tentu dicairkan,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong kemitraan yang digerakkan oleh kebutuhan penerima agar penerima bisa menentukan kebutuhan dan tantangannya sendiri.  "Namanya juga transisi energi, harus adil dan dilakukan bertahap,” ujarnya.

Dekarbonisasi Industri Bukan hanya Isu Elite Pembuat Kebijakan

Diplomat Ahli Madya Pusat Kajian Amerika dan Eropa BSKLN Timbul Sitompul mengatakan isu dekarbonisasi industri bukan lagi urusan elite pembuat kebijakan.

Isu ini menyentuh publik melalui tiga jalur: lapangan kerja di industri ekspor, pasokan dan harga energi, serta akses pembiayaan bagi perusahaan Indonesia. Ia mencontohkan produk baja tahan panas Indonesia yang sebelumnya termasuk yang termurah dibanding negara pesaing, namun ada aturan baru yang membuatnya jadi produk yang mahal. 

“Orang mungkin hanya melihat produk ekspor kita kalah bersaing. Padahal ini berdampak pada banyak orang: perusahaan, karyawannya, dan kalau pabrik tutup, pedagang kaki lima serta pedagang makanan di sekitar pabrik ikut menderita,” ujar Timbul. 

Mantan Duta Besar RI untuk Slovakia, Pribadi Sutiono, mengajak diplomat melihat peluang di balik tekanan sebagai ujung tombak komunikasi Indonesia di dunia luar.

“Jangan sinis dulu. Kita harus punya mata elang untuk melihat celah dan kesempatan yang bisa diambil lewat perundingan langsung,” katanya. 
Menurutnya konsistensi kebijakan dalam negeri menjadi pegangan penting bagi mitra luar negeri.

Masukan dari Media Massa

Para pemimpin redaksi yang hadir dalam dialog ini mengakui media ikut berkontribusi pada jarak antara isu transisi energi dan publik. “Liputan media saat ini masih terjebak pada seremoni: komitmen diumumkan, tanda tangan, foto bersama, rilis keluar. Ramai sehari dua hari, lalu sunyi,” kata Aziz Husaini, Ketua Energy Editor Society (EES). Aziz juga merupakan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online.

Amir Sodikin, Pemimpin Redaksi Kompas.com, menyoroti penggunaan bahasa yang sulit untuk dipahami publik terkait transisi energi ini.

“Kalau kita bisa menurunkannya ke uruan sehari-hari rakyat seperti listrik, pekerjaan, harga barang, dan banjir, hal-hal yang langsung menyentuh dompet audiens, narasinya jadi mudah,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan berbagai pihak di lapangan, Amir juga menekankan bahwa kendala utama soal transisi energi, bukan kekurangan modal, melainkan sedikitnya proyek yang siap dibiayai akibat perizinan, lahan, dan koordinasi
lintas kementerian yang belum berjalan baik.

Ia meminta tiga hal dari pemerintah: data terbuka, narasumber yang bersedia dikutip, dan penjelasan di balik setiap kebijakan. Ia juga
menegaskan dekarbonisasi ke depan bukan sekadar konsesi kepada negara maju. “Ini soal apakah produk kita masih bisa dijual dan masih bisa dibiayai,” kata Amir.

Pemimpin Redaksi Katadata Yura Syahrul mendorong pendekatan berbasis data agar kebijakan masuk akal bagi publik. Ia mencontohkan kajian subsidi bahan bakar yang menunjukkan bahwa BBM berkualitas rendah bersubsidi banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Menurut Yura, narasi untuk publik harus berbicara tentang dampak, bukan semata industri.

Wakil Ketua Indonesian Council on World Affairs, Bagas Hapsoro, mengatakan diplomat bukan pemburu dana atau MoU. “Kita harus menyampaikan visi dari dalam negeri. Transisi bagi kita adalah ketahanan nasional, bukan sekadar mengikuti tren,” ujarnya. Bagas berharap Indonesia tidak sekadar menjadi pasar teknologi hijau, melainkan mitra produksi dalam rantai pasok global.