Pemerintah Bangun 122 Stasiun Pengisi Kendaraan Listrik hingga April
Pemerintah terus menggenjot pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau (SPKLU) untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Hingga April 2021 jumlah SPKLU yang telah terbangun mencapai 122 unit yang tersebar di 83 lokasi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya telah menerbitkan aturan turunan dari Peraturan Menteri ESDM No.13/2020 yang mengatur tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik. Terutama untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Regulasi tersebut mengatur ketentuan ketenagalistrikan dan tarif tenaga listrik. Kemudian standar tentang keselamatan ketenagalistrikan untuk SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).
"Hingga April 2021 telah terbangun 122 unit charging station di 83 lokasi yang tersebar di beberapa area," kata dia dalam Konferensi Pers dan Pameran Virtual: Grab #LangkahHijau, Kamis (22/4).
Adapun, SPKLU yang terbangun dapat ditemui di beberapa area, seperti SPBU, SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, maupun rest area jalan tol.
Sesuai peta jalan (roadmap), pemerintah menargetkan jumlah SPKLU yang terbangun mencapai 3.860 unit pada 2025, dan 31.900 unit pada 2031. Sementara SPBKLU yang terbangun mencapai 17 ribu unit, dengan jumlah kendaraan listrik baterai mencapai 39.627 unit. Simak databoks berikut ini:
Di samping itu, Arifin mengklaim harga pengisian listrik untuk SPKLU di Indonesia juga lebih murah dari negara lain, yakni mulai Rp 1.644 hingga Rp 2.466,7 per kWh. "Hanya Tiongkok yang lebih rendah dari Indonesia jika dibandingkan dengan konvensional KBLBB lebih hemat empat kali," ujarnya.
Adapun berbagai regulasi dan insentif yang ditujukan pemerintah bertujuan agar masyarakat beralih ke KBLBB. Hal ini dibutuhkan agar ekosistem kendaraan listrik di Indonesia lebih masif.
Oleh karena itu, ia mendukung ekosistem KBLBB yang telah dan akan dilakukan oleh Grab Indonesia. Terutama melalui pengadaan skuter, sepeda listrik, motor listrik maupun mobil listrik. "Kami harapkan ekosistem ini bisa diperluas ke seluruh provinsi dimana Grab beroperasi," ujarnya.
Seperti diketahui, guna mendukung ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah telah membentuk holding baterai bernama Indonesia Battery Corporation alias IBC. Mulai dari pengembangan baterai kendaraan listrik hingga sistem penyimpanan energi (ESS) untuk pembangkit listrik energi terbarukan.
Dalam holding tersebut, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) berperan untuk menyediakan bijih nikel. Pertamina menjalankan bisnis manufaktur produk hilir meliputi pembuatan sel baterai, baterai pack, dan ESS.
Sedangkan PLN akan berperan untuk pembuatan sel baterai, penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, dan pengintegrasian sistem manajemen energi (energy management system/EMS). Porsi kepemilikan saham masing-masing badan usaha milik negara atau BUMN tersebut adalah 25%.
Holding atau induk usaha baterai itu nantinya tidak hanya fokus pada konsumen mobil listrik, tapi juga roda dua. “Jadi ini perjanjian yang win-win. Mobil kami ngalah. Tapi motor listrik dan stabilisator yang jadi leading sector,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.
