Kementerian ESDM Ungkap Alasan Penyaluran Rice Cooker Gratis Ditunda
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda rencana penyaluran program rice cooker gratis dari yang seharusnya dilakukan November 2023. Hingga Awal Desember 2023, pemerintah belum juga merealisasikan rencana tersebut.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, adanya penundaan pada program tersebut karena pemerintah masih melakukan validasi dan verifikasi pada calon penerima program rice cooker gratis tersebut.
"Penundaannya karena saat ini kami masih tahap validasi dan verifikasi calon penerima, jadi saya harap masyarakat bisa sabar," ujar Jisman kepada Katadata.co.id, Selasa (5/12).
Namun demikian, dia enggan menyebutkan jumlah penerima dari program rice cooker gratis tersebut yang sudah diverifikasi. Jisman hanya mengungkapkan bahwa pengiriman rice cooker gratis itu nantinya akan dikirimkan secara bertahap dari jumlah kuota yang telah ditentukan yakni sebanyak 500 ribu orang.
"Pokoknya nanti kami akan lakukan konpers di Desember ini, kalau sudah mulai pengiriman, nanti akan kami jelaskan semuanya," ujar Jisman.
Sebagian informasi, pembagian rice cooker gratis ini dilakukan guna mendorong adanya pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor industri. Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan program kendaraan listrik untuk pemanfaatan energi bersih di sektor transportasi. Saat ini, pemerintah juga ingin mengeluarkan program pemanfaatan energi bersih untuk industri rumah tangga.
Rugikan Produsen
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Star Cosmos Dharma Surjaputra mengatakan penundaan pengiriman ini dapat merugikan produsen penyedia rice cooker.
"Pabrikan resah karena barang tidak bisa di jual ke pasar tetapi juga tidak kunjung dibeli oleh pemerintah," ujar Dharma kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu.
Menurut dia, produsen diwajibkan untuk menyediakan barang. Namun hingga kini, belum ada kejelasan yang pasti kapan proyek ini akan benar-benar berjalan. "Kontrak sudah ada, tetapi barang belum dapat di pick-up oleh PT Pos Indonesia. Jadi belum jelas bagaimana," ujar Dharma.
Dia mengatakan, tender program rice cooker gratis diikuti oleh distributor. Adapun pabrikan hanya mendukung ketersediaan produk.
Namun demikian, menurut dia, penundaan program rice cooker gratis dapat merugikan perusahaan karena membuat pabrikan harus menyediakan ruang di gudang hingga dapat mengganggu arus kas perusahaan.
Sementara itu, EVP Regional 2 Jabodetabek dan Banten PT Pos Indonesia Dino Aryadi memastikan bahwa pihaknya sudah siap untuk mengirimkan rice cooker gratis kepada para penerima. Saat ini, perusahaan masih menunggu data penerima dari penyedia alat masak listrik tersebut.
"Kami pasti akan segera lakukan pick up setelah seluruh data lengkap kami terima," kata dia.
Ia menjelaskan, PT Pos Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan logistik yang akan menyalurkan produk rice cooker gratis. Dino memastikan penerima tidak dikenakan biaya karena sudah ditanggung oleh penyedia.
Untuk diketahui, pemerintah akan membagikan penanak nasi dengan energi listrik atau rice cooker kepada 500 ribu rumah tangga dengan alokasi anggaran mencapai Rp 347,5 miliar. Jika dihitung secara kasar, maka biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan satu rice cooker kepada satu rumah tangga mencapai Rp 695 ribu.
Pemerintah juga memiliki kriteria rice cooker yang akan dibagikan secara gratis, antara lain memiliki kapasitas 1,8 liter dan 2,2 liter. Rice cooker tersebut harus memiliki kandungan dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat TKDN, sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan memiliki label hemat energi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, mengatakan data penerima rice cooker gratis tersebut berasal dari pemerintah daerah. Dadan mengatakan, proses pengadaan rice cooker menggunakan sistem lelang cepat melalui E-Katalog.
Dia mengatakan, Kementerian ESDM akan memilih perusahaan yang bisa memenuhi spesifikasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, perusahaan harus memproduksi rice cooker berukuran 1,8 liter sampai 2,2 liter serta dilengkapi dengan stiker bertuliskan “Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Diperjualbelikan”.
