Kementerian ESDM Sebut Super Grid Dapat Tingkatkan Bauran EBT Jadi 82% pada 2060
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini super grid dapat mendukung peningkatan bauran EBT dari 20 persen di tahun 2024 menjadi 82 persen di tahun 2060. Pembangunan super grid dapat menjadi solusi ketidakseimbangan antara ketersediaan pasokan listrik energi baru terbarukan (EBT) dengan kebutuhan yang ada.
Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, pengembangan super grid di Indonesia terdiri dari interkoneksi dalam pulau dan antar pulau. Hal itu tercantum dalam peta jalan atau roadmap yang telah disusun pemerintah.
"Pengembangan super grid dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut dikarenakan manfaat yang dihasilkan berupa evakuasi sumber-sumber energi terbarukan kepada demand centre, peningkatan keandalan sistem, peningkatan bauran energi terbarukan ke dalam sistem, serta efisiensi Biaya Pokok Pembangkitan (BPP)," ujar Jisman dikutip dari keterangan pers, Rabu (4/9).
Ia menjelaskan, roadmap pengembangan super grid di Indonesia terdiri dari interkoneksi dalam pulau dan antar pulau. Interkoneksi dalam pulau akan dilakukan dengan pengembangan backbone 500 kilovolt (kV) di Sumatera dan Kalimantan, serta 275 kV dan 150 kV interkoneksi Sulawesi.
Sedangkan interkoneksi luar pulau akan dibangun antara Sumatera- Batam, Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa, Kalimantan Sulawesi, serta Jawa-Sumba.
Interkoneksi Sumatera akan menjadikan transmisi 275 kV dan 500 kV sebagai backbone. Tujuannya untuk memperkuat keandalan sistem, menyalurkan potensi energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada sumber bahan bakar gas atau LNG.
Jisman mengatakan, dua dari lima ruas yang direncanakan sudah terbangun. Sementara dua ruas dalam tahap konstruksi, dan satu ruas dalam tahap perencanaan dengan total investasi yang diperlukan mencapai US$ 2,35 miliar.
"Interkoneksi dari Sumatera ke Jawa dengan tujuan untuk mengevakuasi potensi energi bersih berupa panas bumi dan hydro dari Sumatera ke Jawa. Fleksibilitas kedua sistem akan meningkat secara independen sehingga dapat meminimalisir resiko black-out secara bersamaan," ujarnya.
Dia mengatakan, interkoneksi ini akan mengembangkan jalur transmisi Overhead atau Subsea Cable sepanjang 1680 kms dengan kebutuhan investasi sebesar US$ 4,28 miliar. Sementara sistem Kalimantan saat ini masih terpisah antara subsistem Khatulistiwa dan Ketapang di barat, serta sistem Barito Mahakam di timur.
Interkoneksi sistem Kalimantan diperlukan untuk menghubungkan ketiga sistem tersebut dan mengevakuasi potensi energi bersih ke pusat beban termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pengembangan interkoneksi Kalimantan akan membutuhkan investasi sebesar US$ 1,8 miliar," ucapnya.
Sedangkan untuk sistem Sulawesi masih terpisah antara subsistem Sulawesi Bagian Utara dan Sulawesi Bagian Selatan sehingga diperlukan intrkoneksi untuk memasok listrik ebt untuk kebutuhan listrik smelter. Jisman menyebut, pengembangan Interkoneksi Sulawesi akan mengevakuasi potensi energi bersih untuk melistriki industri smelter di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan kebutuhan investasi US$ 1,8 miliar.
"Dibutuhkan kajian lebih lanjut menentukan efektivitas penyediaan tenaga listrik untuk smelter melalui pembangunan interkoneksi dengan pembangkit di dekat sumur gas atau distribusi LNG Carrier dengan pembangkit di dekat cluster industri smelter," ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan Java Bali Connection dengan tujuan meningkatkan keandalan sistem, meningkatkan pasokan pembangkit dari Jawa, dan mengurangi konsumsi BBM impor.
"Transmisi saat ini terdiri dari 150 kV kabel bawah laut dan akan ditingkatkan menjadi transmisi 500 kV. Proyek ini saat ini berada dalam fase pengadaan," ujar Jisman.
Pembangunan supergrid memiliki potensi besar untuk menyalurkan pasokan sumber energi terbarukan, seperti tenaga air, surya dan angin dari wilayah sumber potensi kepada wilayah pusat permintaan. Selain itu, supergrid juga dapat mendiversifikasi pulau-pulau terpencil dan terluar yang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terutama di bagian timur Indonesia.
Jisman melanjutkan pulau-pulau tersebut membutuhkan pengembangan transmisi untuk meningkatkan stabilitas sistem tenaga listriknya. Dengan adanya kebutuhan pendanaan yang signifikan untuk pengembangan Supergrid, Kementerian ESDM menekankan pentingnya mengeksplorasi mekanisme pembiayaan alternatif selain dari anggaran perusahaan listrik milik negara (PLN).
"Sambil secara bersamaan mengupayakan kemitraan dengan sektor swasta termasuk dengan investor luar negeri untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek pembangkit EBT dan Supergrid di Indonesia," tutup Jisman.
