KPBB: Ada Kekuatan Tertentu yang Tak Ingin Indonesia Pakai BBM Rendah Emisi
Buat ringkasan dengan AI
Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan kendala Indonesia sulit menggunakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur yang lebih rendah emisi. Padahal Indonesia sudah mampu menerapkan BBM dengan kadar rendah sulfur dari sisi teknologi maupun teknis.
"Secara teknologi mampu, secara teknis kita mampu, tapi problemnya ada yang teknis tadi bahwa ada kekuatan-kekuatan tertentu yang masih menghendaki bahwa BBM motor itu bisa tetap masuk ke Indonesia," ujar Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, dalam Media Gathering "Gagal Lagi, BBM ramah lingkungan untuk Kendaraan EURO4", Rabu (11/9).
Safrudin mencontohkan kesiapan Indonesia dalam mengadopsi BBM rendah sulfur. Hal itu tergambar ketika Presiden Abdurahman Wahid berencana meningkatkan kilang Balongan agar mampu menghasilkan BBM berkualitas tinggi, termasuk standar Euro4.
Namun, pada masa kepemimpinan presiden berikutnya kebijakan tersebut dianulir yang mengakibatkan Indonesia sampai dengan saat ini tidak memiliki kilang untuk memproduksi BBM dengan kualitas tinggi. Akibatnya, sampai dengan saat ini Indonesia masih tergantung pada impor BBM.
"Kita bisa menebak kan siapa yang melobi untuk menghentikan komunikasi peningkatan kualitas kilang cilacap dan balongan. Ya pasti oleh creator import BBM," ujarnya.
Safrudin juga menilai ada skenario yang mengakibatkan Indonesia bergantung pada impor. Saat ini, impor bensin masih mencapai 53% atau sekitar 17 juta kiloliter (KL). Sementara impor solar sekitar 15-20% atau 5 juta KL.
Menurut dia, investasi peningkatan kualitas BBM di Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp 900 triliun. Investasi tersebut terdiri dari peningkatan kualitas kilang dan industri otomotif nasional.
Safrudi mengatakan, Indonesia bisa mendapatkan banyak keuntungan ekonomi jika peningkatan kualitas BBM tersebut. Dia mencontohkan perhitungan jika penerapan BBM dengan standar Euro4 dilaksanakan pada 2014, maka setidaknya Indonesia akan dapat merasakan dampak ekonomi hingga RP 3900 triliun pada 2030 .
"Manfaat ekonomi sebesar 3900 triliun yang berasal dari penghematan bahan bakaran, berdua dari peningkatan kesehatan masyarakat dan yang ketiga, berkat dari peningkatan kesehatan masyarakat, maka produktifitas masyarakat ," ujarnya.
