DEN Ungkap Sederet Persiapan Bangun Pembangkit Nuklir Pertama di Indonesia

Ringkasan
- KLH menemukan pelanggaran lingkungan di Sukabumi yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan peternakan. Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyatakan akan menindak perusahaan yang lalai.
- Tiga perusahaan yang melanggar yaitu CV Java Pro Tam, CV Duta Limas, dan PT Japfa Comfeed. Pelanggaran berupa lahan bekas tambang tanpa reklamasi, penambangan tanpa izin, dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan.
- KLH akan meminta Dirjen Mineral dan Batu Bara untuk memerintahkan reklamasi lahan bekas tambang CV Java Pro Tam. CV Duta Limas juga melanggar kaidah pertambangan seperti tidak adanya kolam endap lumpur dan pemantauan kualitas lingkungan.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan Indonesia serius untuk mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Energi baru tersebut akan menggantikan pembangkit listrik berbasis fosil, seperti batubara.
Sekretaris Jendral DEN, Djoko Siswanto, mengatakan saat ini semua pihak, yang terkait dengan pembangunan nuklir, sedang bekerja untuk mempersiapkan PLTN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah melakulan beberapa studi tapak di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat untuk pembangunan PLTN.
"Targetnya adalah pada tahap awal itu 250 megawatt (MW)," ujar Djoko saat ditemui di Jakarta Convention Centre, Selasa (10/12).
Djoko mengatakan, pemerintah bersama dengan DPR RI juga tengah menyiapkan aturan PLTN melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) dan juga Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).
RUU EBET juga mencakup pendirian lembaga pengawas nuklir NEPIO. "Itu (Nepio) termasuk di dalam RUUEBT, dan juga kebijakan Energi Nasional untuk dibentuk yang namanya lembaga untuk melakukan implementasi energi nuklir ini," ujarnya.
Ia mengatakan, beberapa perusahaan nuklir internasional sudah masuk ke Indonesia untuk membangun PLTN. Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya nota kesepakatan dengan perusahaan nuklir asal Amerika Serikat yaitu PT Thorcon Power Indonesia.
"Itu sudah berjalan, dan sebentar lagi selesai untuk kita sampaikan kepada pemerintah," ucapnya.