Hashim: Pendanaan Energi Hijau Jadi Tugas Danantara
Ringkasan
- Presiden Jokowi disebut telah melakukan enam pelanggaran, antara lain melemahkan ruang kritik, oposisi, dan penegakan hukum.
- LSM dan pengunjuk rasa mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi, namun mengancam boikot Pilkada 2024 jika DPR menganulir putusannya.
- Pemboikotan Pilkada direncanakan dengan cara tidak hadir dalam pemungutan suara, untuk menghindari penodaan jari dengan tinta ungu.
Membuat ringkasan dengan AI Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pendanaan sebagian pembangunan pembangkit listrik energi hijau hingga 2040 akan jadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Selama 15 tahun ke depan, pemerintah menargetkan ada 103 Gigawatt (GW) listrik dari energi hijau dengan total investasi US$ 235 miliar selama 15 tahun ke depan.
Hashim mengatakan pendanaan tersebut mungkin dilakukan oleh Danantara dengan menjadi co-investor dalam proyek ketenagalistrikan di dalam negeri. Secara rinci, Danantara akan memasok 50% dari nilai investasi tiap proyek dari dana kelolaan senilai US$ 20 miliar (Rp 327,7 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.390/US$) per tahun.
"Artinya, akan ada dana investasi senilai US$ 40 miliar (Rp 655,4 triliun) sebagai ekuitas. Nilai tersebut akan bertambah setelah proses leverage dari perbankan hingga empat kali lipat menjadi US$ 160 miliar (Rp 2.621,6 triliun)," kata Hashim dalam CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).
Hashim menjelaskan dana segar tersebut akan berasal dari langkah efisiensi kebijakan pemerintah dan penambalan kebocoran anggaran negara. Menurutnya, dana US$ 20 miliar akan tersedia setiap tahunnya lantaran langkah efisiensi dan penambalan kebocoran akan menjadi kebijakan tetap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Negara akan Menanggung Sebagian Risiko Investasi Hijau
Pada saat yang sama, Hashim menilai investasi di sektor energi hijau melalui Danantara menjadi menarik lantaran negara akan menanggung sebagian risiko. Ia menyatakan sejauh ini negara tidak bisa bertanggung jawab langsung terhadap sebuah investasi dengan campur tangan asing.
Menurut Hashim, rencana tersebut dapat dilakukan pemerintah setelah dikaji oleh orang terkaya ke-141 versi Forbes tahun lalu, Founder Bridgewater Associates, Ray Dalio. Untuk diketahui, Bridgewater merupakan pengelola dana lindung terbesar dunia dengan dana kelolaan US$ 124 miliar (Rp 2.031,7 triliun).
"Dengan pengoperasian Danantara, posisi tawar Indonesia dengan investor asing untuk proyek energi baru terbarukan menjadi berbeda," katanya.
Hashim menambahkan, saat ini sudah ada investor dari berbagai negara yang tertarik masuk ke proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri. Beberapa negara yang disebutkan Hashim adalah Qatar, Uni Emirat Arab, Cina, dan negara-negara di Eropa.
Di sisi lain, Hashim mencatat perkembangan ilmu pengetahuan membuat potensi energi hijau nasional tumbuh. Ia mencontohkan, potensi energi bayu atau angin di dalam negeri tumbuh dari tidak ada sama sekali pada 2015 menjadi 55 Gigawatt (GW) belum lama ini.
Secara rinci, sebanyak 15 GW energi bayu ditemukan di atas daratan, sementara sekitar 40 GW Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berpotensi dibangun di kawasan laut.
"Kita akan menjadi adidaya perekonomian dunia. Prospek untuk cicit saya sangat baik" katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
