Hashim Sebut Prabowo Tolak Skema Power Wheeling, PLN Tetap Monopoli Listrik

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menolak konsep power wheeling yang saat ini tengah dibahas dalam perumusan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Dia mengatakan konsep power wheeling tidak akan pernah diterapkan selama Prabowo menjadi Presiden RI.

“Ditolak Prabowo,” ujar Hashim saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Parwoto, saat agenda “CNBC Indonesia Economic Outlook 2025” di Jakarta, Rabu (26/2).

Power wheeling adalah skema yang memungkinkan pihak swasta untuk menjual listrik langsung kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. Skema ini juga disebut sebagai pemanfaatan bersama jaringan listrik

Hashim mengatakan pemerintah tetap percaya bahwa negara tetap harus jadi pengendali listrik di Indonesia. Karena itu, peran PLN sebagai pemegang kendali sumber daya listrik tetap harus dipertahankan.

Menurut Hashim, skema power wheeling memungkinkan pihak asing menguasai kelistrikan Indonesia. Meskipun Indonesia terbuka pada investor asing, namun hal itu tidak berlaku bagi sektor listrik.

“Kalau dibuka, power wheeling ini bisa wild west, dan sektor listrik kita didominasi oleh pihak non Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, Prabowo meyakini negara tetap harus menjadi pengendali kelistrikan di Indonesia. Sementara PLN merupakan instrumen dari negara.

“Jadi maaf power wheeling ditolak. Tetap negara melalui PLN adalah pengendali kelistrikan, dan saya optimis banyak yang mau investasi energi baru terbarukan di Indonesia,”ujarnya.

PLN Monopoli Listrik

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Parwoto, mengatakan Prabowo memiliki obsesi luar biasa untuk meningkatkan kapasitas Listrik 103 giga watt dalam kurun waktu 15 tahun. Sebanyak 75% di antaranya merupakan energi baru terbarukan (EBT).

Namun, menurut Sugeng hal itu sulit dicapai karena ada monopoli PLN. Kondisi itu menyebabkan EBT sulit masuk karena tidak bermain di lapangan yang sama dalam strategis bisnis.

“Satu hal misalnya bagaimana PLN jadi single buyer, sekaligus single seller. Hampir mustahil EBT bisa bersaing dengan harga PLN saat ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini ada kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) batu bara. Kebijakan itu membuat listrik PLN lebih murah karena bisa mendapatkan batu bara dengan harga rendah. Sementara 67 persen sumber listrik PLN berasal dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

“Maka harga Listrik PLN sebesar 4 sen saja per kwh. Bagaimana EBT bisa masuk? Bicara tentang PLTB saja itu 11 sen per kwh," katanya.