Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Belum Berikan Insentif Industri Hidrogen di RI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan mengenai produksi dan pemanfaatan hidrogen di Indonesia setelah terbentuknya potensi pasar.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah baru mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang kendaraan listrik dan belum ada aturan tentang kendaraan atau pasar hidrogen di Indonesia.

“Memang selama ini kita bikin regulasi itu baru mobil listrik, belum hidrogen. Nah kalau sudah banyak (penggunanya), sudah bagus dan kita lihat potensi marketnya (kendaraan berbasis hidrogen) sudah ada, maka pemerintah harus melakukan penyesuaian,” ujar Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhebition 2025, di Jakarta, Selasa (15/4).

 Bahlil mengatakan pemerintah tidak menutup potensi pemberian insentif kepada pabrikan yang membawa mobil hidrogen ke Indonesia. Meski begitu, pemerintah masih akan membicarakan lebih lanjut bila sudah ada perusahaan yang ingin membangun pabrik mobil berbasis hidrogen di Indonesia.

 Dia mengatakan, perhitungan pemberian insentif nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pabrikan kendaraan hidrogen dan kemampuan pemerintah.

 “Jadi kita lagi pntau siapa yang masuk, siapa yang melakukan investasi. Kita minta proposal mereka. Tinggal kita lihat variable mana yang pemmerintah hadir untuk memberikan insentif agar visibel Ketika dia melakukan investasi,” ujarnya.

Bahlil melanjutkan, hidrogen merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Pasalnya, Indonesia harus melakukan impor BBM hingga 1 juta barel oil per day (BOPD) untuk mencukupi kebutuhan nasional.

“Cara kita untuk mengurangi impor (minyak) adalah memanfaatkan potensi bahan bakar fosil pengganti. Bisa B40, baterai listrik, mobil baterai, dan bisa juga hidrogen,” ucapnya.