Uni Eropa Janjikan Pendanaan Untuk Negara Terdampak Tarif Karbon

Uni Eropa akan menawarkan pendanaan pembangunan untuk negara-negara terdampak tarif pembatasan karbon. Komisi Eropa menjelaskan, ini upaya meredakan kekhawatiran negara berkembang atas kebijakan tersebut.

Carbon border adjustment mechanism (CBAM) atau mekanisme penyesuaian pembatasan karbon Uni Eropa mulai dikenakan pada tahun depan. Kebijakan ini bermaksud membatasi emisi karbon pada barang-barang impor, termasuk baja, semen, hingga kelapa sawit, dan karet.

Akan tetapi, kebijakan ini justru mendapat kritik dari mitra dagangnya, seperti Brasil, Afrika Selatan, dan India. Sebab, langkah tersebut akan merugikan negara-negara berkembang.

Merespons kritikan, Komisi Eropa menyampaikan akan mendukung negara terdampak melalui “Global Europe”. Sebuah program pendanaan pembangunan internasional senilai US$233 miliar atau setara Rp3.863 triliun (kurs Rp16,580/US$), yang diusulkan dalam anggaran Uni Eropa tahun 2028-2034.

Pendanaan tersebut harapannya dapat membantu negara berkembang dalam investasi mengurangi emisi atau beralih ke energi bersih. Dengan demikian, ini akan mengurangi tagihan dari pungutan pembatasan karbon Uni Eropa.

Kebijakan Tak Akan Dicabut

Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen, menegaskan pihaknya tidak akan mencabut undang-undang iklim atas kekhawatiran mitra dagang. 

Brussels ingin fokus pada investasi di industri bersih yang menguntungkan kedua pihak. Misalnya, produksi energi terbarukan dan hidrogen Afrika yang ingin diimpor Uni Eropa.

“Kami tidak akan mundur dari transisi hijau, tetapi kami jelas tidak akan menutup mata terhadap kekhawatiran para mitra,” kata Jorgensen, dikutip dari Reuters pada Jumat (16/10).

Komisi Eropa juga menetapkan rencana untuk lebih melibatkan perusahaan dalam diplomasi energi blok tersebut. Ini sekaligus untuk mengidentifikasi prioritas investasi teknologi bersih di luar negeri. Pendorongnya adalah upaya Eropa menyaingi dominasi Cina di produksi teknologi hijau seperti baterai dan panel surya.