RMI: Indonesia Bisa Hemat 100 Miliar Liter Bensin dengan Kendaraan Listrik

Indonesia berpeluang menghemat lebih dari 100 miliar liter bensin dan menghindari 170 juta ton emisi karbon pada 2040, dengan percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). 

Hal ini terungkap dalam laporan Rocky Mountain Institute (RMI) bertajuk “Transforming Indonesia's Transportation: Accelerating EV Adoption for Two- and Four-Wheelers”.

Menurut laporan tersebut, perbaikan kebijakan yang lebih mendukung transisi ke kendaraan listrik, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci bagi Indonesia untuk merealisasikan manfaat tersebut.

Mengacu skenario adopsi tinggi dalam laporan ini, Indonesia dapat mencapai penetrasi pasar kendaraan listrik roda dua hingga 100% dan roda empat 75% pada 2040. 

Jika terealisasi, tak hanya penghematan bensin dan emisi seperti yang telah disebutkan, produksi dan transisi ke kendaraan listrik juga menjanjikan potensi 500 ribu tambahan lapangan kerja. Hal ini terjadi seiring terbangunnya rantai pasok di dalam negeri.

Indonesia telah menargetkan pertumbuhan elektrifikasi 13 juta kendaraan roda dua dan dua juta roda empat  pada 2040. 

Laporan tersebut menilai, Indonesia memiliki modal yang cukup bagus untuk mencapai target tersebut. Meskipun realisasi motor listrik per Januari-September 2025 masih rendah, dengan total 16.586 motor. Sementara itu, mobil listrik meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan total 55.225 unit. 

Potensi tersebut bisa dicapai dengan kebijakan yang mendukung EV, syarat perdagangan yang menguntungkan, cadangan nikel melimpah, hingga berbagai inisiatif dan proyek uji coba yang terus tumbuh.

“Langkah yang diambil Indonesia saat ini, baik oleh pemerintah maupun swasta, akan memastikan seberapa cepat Indonesia merasakan manfaat elektrifikasi transportasi,” kata Principal RMI, Wini Rizkiningayu, dalam keterangan resmi dikutip Rabu (12/11).

Laporan ini menekankan transisi menyeluruh dan cepat ke kendaraan listrik sangat penting untuk melindungi perekonomian dan kesehatan masyarakat Indonesia. Di Jakarta saja, sektor transportasi menyumbang 143 ribu ton polusi udara setiap tahunnya. Ini menyebabkan lebih dari 10 ribu kematian dini dan 5 ribu kasus rawat inap setiap tahun, serta kerugian ekonomi hampir Rp49 triliun/tahun. 

Selain itu, konsumsi bensin untuk transportasi melonjak lebih dari 30% dalam dekade terakhir, menjadi 670 ribu barel per hari (bph), menguras anggaran negara melalui subsidi dan impor yang mahal.

Untuk mempercepat transisi ke EV, Indonesia dinilai harus memprioritaskan intervensi ke empat isu kritis. Empat isu tersebut adalah kebijakan, keuangan, adopsi teknologi, dan keterlibatan perusahaan dan masyarakat, dengan tahapan yang jelas. 

Upaya Jangka Pendek Hingga Panjang

Dalam jangka pendek, RMI menilai Pemerintah Indonesia perlu menyediakan insentif untuk memangkas biaya EV dan mempercepat investasi. Pemerintah diantaranya dapat memperpanjang insentif dan pembebasan bagi kendaraan komersil –seperti ojek dan jasa pengiriman, menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan tenor yang panjang, hingga bekerja sama dengan perusahaan untuk mengidentifikasi jenis EV yang sesuai kebutuhan pasar termasuk stasiun pengisian daya.

Dalam jangka menengah dan panjang, seiring semakin matangnya pasar, Indonesia perlu meningkatkan upayanya mendorong adopsi EV yang lebih besar. 

Pemerintah dapat memperkenalkan mandat elektrifikasi kendaraan bermotor, menyediakan insentif pembelian dalam lima tahun ke depan, bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta untuk membangun produk blended finance agar pembiayaan EV terus tumbuh. 

Cara lainnya dapat dilakukan dengan membangun pasar kendaraan listrik bekas untuk mengurangi risiko, serta membangun pendekatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mempercepat pengembangan stasiun pengisian daya.

Kampanye kesadaran konsumen di tingkat nasional juga diperlukan, guna meningkatkan permintaan kendaraan listrik. Laporan RMI mengungkapkan biaya kepemilikan (TCO) kendaraan listrik roda dua saat ini sudah 34% lebih rendah dari kendaraan BBM. Bahkan akan 60% lebih murah pada 2040. Untuk kendaraan listrik roda empat, biaya kepemilikannya diperkirakan 20% lebih rendah dari kendaraan BBM pada 2040.

“Untuk merealisasikan transisi ke EV (kendaraan listrik) di Indonesia, kita perlu memastikan ketersediaan EV dalam harga yang terjangkau, juga menyediakan infrastruktur yang bagus dan kendaraan yang berkualitas. Ini akan berdampak positif pada kualitas udara, mengurangi emisi karbon, dan memberikan manfaat ekonomi ke masyarakat luas,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin.