Thorcon Sebut Desain MSR Bisa Gunakan Bahan Bakar Thorium atau Uranium

PT Thorcon Indonesia Power, pengembang molten salt reactor (MSR), menjawab pertanyaan tentang teknologi thorium yang belum terbukti secara komersial untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Meski masih berada pada tahap purwarupa (prototipe), desain MSR Thorcon 500 secara teknis fleksibel, bisa menggunakan thorium maupun uranium sebagai bahan bakarnya.

Dhita Karunia Ashari, Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, mengatakan hingga kini belum ada reaktor daya berbasis thorium yang beroperasi penuh secara komersial dan terhubung ke jaringan listrik nasional di negara mana pun. Program thorium di berbagai negara masih berada pada tahap riset, demonstrasi atau persiapan purwarupa (prototipe).

"Reaktor ini dapat menggunakan uranium maupun thorium sebagai bagian dari strategi bahan bakarnya. Pada tahap awal perencanaan, thorium dipertimbangkan karena ketersediaannya yang relatif melimpah secara global," ujar Dhita dalam keterangan resmi kepada Katadata.co.id.

Dalam praktiknya, penggunaan thorium memerlukan komponen uranium yang diperkaya, termasuk potensi penggunaan high assay low enriched uranium (HALEU). Dhita mengungkapkan, saat ini pasar HALEU menghadapi keterbatasan pasokan dan harga yang tinggi secara global.

"Dengan mempertimbangkan tujuan menghadirkan energi nuklir yang aman, ekonomis, dan dapat dibangun relatif cepat, Thorcon memilih pendekatan pragmatis menggunakan uranium diperkaya rendah (LEU hingga 4,95%) yang telah tersedia secara komersial di pasar internasional," kata Dhita.

Strategi ini tidak menutup kemungkinan integrasi thorium di masa mendatang apabila rantai pasok HALEU telah stabil dan kompetitif. Dhita mengatakan, belum beroperasinya reaktor thorium secara komersial bukan indikasi ketidaklayakan teknologi. Hal ini mencerminkan dinamika transisi dari fase riset menuju implementasi industri, serta kondisi pasar bahan bakar global.

Indonesia Bukan Proyek Percontohan

Dhita juga membantah kekhawatiran sejumlah pihak yang menyebut Indonesia akan menjadi proyek percontohan yang dimaknai negatif atau objek percobaan tanpa kepastian. Dalam sektor teknologi tinggi, termasuk energi nuklir, proyek percontohan (first of a kind project) merupakan mekanisme terkontrol untuk menguji dan memvalidasi desain baru secara bertahap dengan risiko yang dikelola secara sistematis.

"Untuk teknologi reaktor generasi lanjut seperti molten salt reactor (MSR), pendekatan ini justru merupakan tahapan yang lazim dalam evolusi industri," ujar Dhita.

Setiap teknologi PLTN, kata Dhita, harus dilisensikan untuk pertama kali melalui suatu proyek percontohan. Dengan tata kelola yang tepat, lisensi teknologi Thorcon 500 di Indonesia akan menawarkan kesempatan bagi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan operator ketenaganukliran di Indonesia untuk tidak hanya menggunakan, tetapi turut membangun dan menjadi pionir dalam pengembangan teknologi MSR sebagai PLTN generasi maju.

"Thorcon menawarkan teknologi MSR untuk dilisensikan pertama kali di Indonesia," kata Dhita.

Dalam konsultasi dengan BAPETEN, Thorcon memahami Indonesia memiliki kerangka regulasi dan kapasitas teknis untuk melakukan penilaian desain, evaluasi keselamatan, serta proses lisensi sesuai ketentuan nasional dan praktik internasional. Karena itu, proses perizinan ditempatkan sepenuhnya dalam yurisdiksi hukum Indonesia.

"Menjadi lokasi proyek pertama bukan berarti menjadi pihak yang tidak terlindungi. Justru posisi tersebut menempatkan Indonesia di barisan depan dalam pengembangan teknologi," ujarnya.

Dengan desain kebijakan yang tepat, Thorcon yakin proyek awal ini dapat membuka ruang negosiasi yang lebih luas terkait transfer teknologi, keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), penguatan rantai pasok industri lokal, serta pengembangan sumber daya manusia nasional di bidang nuklir dan rekayasa maju.

"Konotasi negatif terhadap proyek percontohan biasanya muncul apabila tata kelola lemah atau distribusi risiko dan manfaat tidak seimbang," kata Dhita. Dalam sistem yang regulatif dan berlapis seperti sektor ketenaganukliran, setiap tahapan, mulai dari evaluasi tapak, persetujuan desain, hingga izin konstruksi dan operasi, dirancang untuk memastikan risiko dianalisis, diuji, dan diminimalkan sebelum keputusan lanjutan diambil.

Thorcon meyakini lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di sektor energi dan ketenaganukliran di Indonesia memiliki kapasitas untuk menjalankan tata kelola yang kuat, transparan, dan sesuai standar internasional.

"Proyek pertama bukanlah eksperimen tanpa kendali, melainkan langkah strategis yang dikelola melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang ketat. Indonesia dapat menjadi pioneer dalam pengembangan teknologi ini," ujarnya.

Catatan Redaksi:

Artikel ini adalah hak jawab dari PT Thorcon Power Indonesia terhadap pemberitaan Katadata.co.id yang berjudul "Thorcon Terancam Tersingkir dari Kontestasi PLTN RI".