RI Berpeluang Manfaatkan Koalisi Electrify Now untuk Akselerasi PLTS 100 GWp

Indonesia berpeluang memanfaatkan pembentukan The Electrify Now Finance Coalition atau Koalisi Pendanaan Elektrifikasi Global di KTT Iklim  COP31, Antalya, Turki untuk mengakselerasi transisi energi. Inisiatif ini harus dimanfaatkan untuk menarik pendanaan global guna merealisasikan ambisi Presiden Prabowo Subianto lewat program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawattpeak (GWp).

Koalisi yang berisikan pemerintah, bank pembangunan multilateral, hingga kelompok pembiayaan swasta ini didirikan untuk mendorong percepatan elektrifikasi hijau negara-negara berkembang, termasuk pertumbuhan energi bersih di kawasan ASEAN. Koalisi ini akan memobilisasi modal lebih dari US$ 1,2 miliar atau Rp 21,88 triliun (kurs Rp 18.230 per US$). 

Kehadiran koalisi ini menjadi bagian dari upaya mendorong target elektrifikasi global sebesar 35% pada 2035, tanpa menciptakan ketergantungan baru pada infrastruktur fosil baru di negara berkembang. Koalisi ini juga memastikan tersedianya pendanaan adil untuk membiayai transisi energi yang adil atau Just Transition.

Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiative (CPI), mengatakan Koalisi Electrify Now Finance secara tegas menargetkan pendanaan diberikan untuk hal yang paling krusial yakni infrastruktur listrik. Indonesia bisa memanfaatkan pendanan ini untuk membangun jaringan transmisi yang kuat, modern dan siap untuk menyalurkan dan mengintegrasikan pasokan listrik dari sumber energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional. 

Kebutuhan Pendanaan Besar

Tiza menyoroti kebutuhan pembangunan transmisi di Indonesia cukup besar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN menargetkan tambahan jaringan transmisi mencapai 48.000 kilometer sirkuit (kms) yang dibangun dalam kurun waktu 10 tahun, dengan nilai investasi mencapai US$ 24 miliar atau Rp 437,6 triliun. Kebutuhan investasi tersebut tentu menjadi tantangan apabila seluruh pembiayaan hanya mengandalkan pendanaan internal PLN.

“Maka dari itu, Indonesia juga perlu membuka kesempatan pembangunan transmisi dilakukan oleh independent transmission projects. Hal ini akan memposisikan Indonesia berpeluang untuk memanfaatkan pendanaan Koalisi Electrify Now,” ujar Tiza.

Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, mengatakan selain untuk kebutuhan jaringan transmisi, peluang pendanaan ini juga sangat relevan untuk mendukung ambisi Indonesia dalam merealisasikan pembangunan PLTS 100 GWp selama tiga tahun mendatang. Program ini diperkirakan membutuhkan investasi US$ 73 miliar atau Rp 1.331,08 triliun. Target tersebut tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah maupun PLN, sehingga butuh dukungan pendanaan internasional.

Menurut Agung, Indonesia perlu mengambil langkah lebih aktif dengan mengajukan kebutuhan pendanaan dan proyek-proyek prioritas ke dalam agenda kerja koalisi global. Selain itu, pemerintah juga perlu menyelaraskan kebijakan untuk memberikan kepastian terkait arah pengembangan energi terbarukan di dalam negeri. 

“Dengan target ambisius 100 GWp PLTS dan peluang pembiayaan dari koalisi ini, pemerintah harus merevisi kebijakan dalam negeri agar konsisten dengan target pertumbuhan energi terbarukan yang ingin dicapai, mulai dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga RUPTL," kata Agung. 

Hal ini penting untuk menunjukkan pemerintah serius dengan target yang dibuat sehingga perlu tercermin dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan yang jelas.