Jokowi Akan Bahas Kerja Sama Kendaraan Listrik di KTT ASEAN-Australia
Buat ringkasan dengan AI
Presiden RI, Joko Widodo, akan mendorong pembahasan terkait dengan mobil listrik saat menghadiri KTT Khusus ASEAN-Australia di Melbourne, Australia. Selain itu, KTT ASEAN - Australia akan membahas ttransformasi digital dan kerja sama pertahanan.
"Banyak, jadi kerja sama di electric vehicle, kita akan dorong agar kerja sama ini terjadi dan dilaksanakan secepat-cepatnya," ujar Jokowi dalam keterangan pers menjelang keberangkatan ke Australia di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3).
Jokowi juga akan membicarakan kerja sama pertahanan RI dan Australia dengan PM Australia Anthony Albanese. Pembahasan mengenai kerja sama bidang pertahanan ini sebelumnya sudah dilakukan menteri pertahanan kedua negara.
"Ya, termasuk itu akan kita bicarakan, tetapi belum sampai se-detail apa yang akan kita bicarakan. Tapi tentu saja itu akan juga kita bicarakan," jelasnya.
Jokowi juga bakal mengundang negara-negara yang hadir di KTT untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Setiap bertemu dengan perdana menteri dengan presiden, siapa pun selalu undangan investasi di IKN saya sampaikan," kata Presiden.
Pada keterangannya, Presiden menyampaikan bahwa KTT Khusus ASEAN-Australia diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Pertemuan tingkat tinggi tersebut akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo Pasifik damai, stabil, dan makmur.
Selain menghadiri KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja.
"Saya dan rombongan insyaallah akan tiba kembali di Jakarta pada tanggal 6 Maret, pada hari Rabu," kata Presiden.
ICCT Perkirakan Indonesia Butuh 1,6 Juta Unit SPKLU
Sebelumnya, International Council on Clean Transportation (ICCT) memperkirakan Indonesia butuh sekitar 1,6 juta unit stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) pada 2030.
Kebutuhan itu terdiri atas 1,59 juta unit stasiun pengisian privat (private chargers) dan 25,6 ribu unit stasiun pengisian publik (public chargers).
ICCT mendefinisikan private chargers sebagai stasiun pengisian kendaraan listrik di permukiman, baik untuk kebutuhan rumah tangga secara pribadi, maupun yang digunakan secara bersama-sama dengan rumah tangga lain.
Private chargers juga mencakup stasiun pengisian milik perusahaan transportasi yang dikhususkan untuk armada kendaraan listrik mereka.
Sementara public chargers didefinisikan sebagai stasiun pengisian kendaraan listrik di tempat-tempat umum yang bisa diakses oleh siapa saja.
ICCT membuat estimasi ini berdasarkan agenda pemerintah Indonesia, yang menargetkan 2 juta unit mobil listrik beredar di jalanan secara nasional pada 2030.
Namun, ICCT memperkirakan sebaran mobil listrik dan kebutuhan stasiun pengisiannya akan terkonsentrasi di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali.
