Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Terkait Bencana Sumatra, PTPN Tak Masuk Daftar

Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor Sumatra. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) tidak termasuk di dalamnya, meskipun BUMN perkebunan tersebut sempat diperiksa dan ditengarai masuk dalam perusahaan yang digugat perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Pada pertengahan Januari lalu, KLH mengumumkan akan menggugat perdata enam perusahaan, salah satunya berinisial PT PN. “PT NSHE, PT AR, PT TPL, PTPN, PT MST, dan PT TBS. Semuanya berada di Sumatera Utara,” kata Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis (15/1). 

Total nilai gugatan untuk keenam perusahaan mencapai Rp4,8 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp4,66 triliun kerugian lingkungan, dan sisanya Rp178 miliar untuk biaya pemulihan lingkungan. 

Bila mengacu pada daftar perusahaan yang diperiksa sebelumnya, PT NSHE diduga adalah PT North Sumatera Hydro Energy, PT AR diduga adalah PT Agincourt Resources, PT TPL diduga adalah PT Toba Pulp Lestari, PTPN diduga adalah PT Perkebunan Nusantara, PT MST diduga adalah PT Multi Sibolga Timber, dan PT TBS diduga adalah PT Tri Bahtera Srikandi. 

Dari daftar yang digugat tersebut, dua di antaranya tidak masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden, yaitu, PT PN dan PT TBS. 

PTPN Siap Menjalani Proses Hukum Bila Digugat KLH

Sebelumnya, Holding BUMN perkebunan PT Perkebunan Nusantara III menyatakan siap menjalani proses hukum bila benar digugat perdata oleh KLH terkait bencana Sumatra. Namun, manajemen perusahaan mengaku belum mendapatkan surat resmi dari pengadilan terkait gugatan tersebut.

“PTPN akan mematuhi seluruh proses hukum ini berdasarkan asas keterbukaan dan berkeadilan,” ujar Assistant Corporate Secretary PT PN III Yopie Siregar kepada Katadata, Selasa (20/1). 

Yopie menjelaskan, anak usaha perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri kelapa sawit yaitu PTPN IV memiliki kebun sawit di Batang Toru. Kebun tersebut telah berusia 100 tahun dan selama ini dikelola dengan prinsip budidaya perkebunan lestari yang dibuktikan oleh sejumlah sertifikat. 

"Seperti (sertifikat) Proper Kementerian Lingkungan Hidup, ISPO & RSPO (Indonesian Sustainable Palm Oil dan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil)," kata dia. Perusahaan juga mematuhi seluruh aspek perizinan dan regulasi.

Terkait bencana di Batang Toru, perusahaan menyatakan konsisten memberikan bantuan dari mulai evakuasi, pendirian posko, hingga pemberian bantuan kebutuhan dasar setiap hari hingga hari ini. Dan, perusahaan berjanji akan tetap melanjutkan bantuan di tengah proses hukum yang berjalan.

Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya oleh Presiden

Dari total 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden, sebanyak 22 di antaranya adalah badan usaha kehutanan, dengan total konsesi 1,01 juta hektare (ha), dan sisanya badan usaha non-kehutanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pelanggaran oleh ke-28 perusahaan itu beragam. Di antaranya menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah izin yang telah diberikan. Ada juga perusahaan yang beroperasi di kawasan terlarang, termasuk di kawasan hutan lindung.

Selain itu, pemerintah menemukan pelanggaran administratif dan kewajiban finansial. Sejumlah perusahaan terpantau tidak memenuhi kewajiban kepada negara, seperti tidak menyelesaikan pembayaran pajak dan kewajiban lain yang semestinya dipenuhi sesuai ketentuan perizinan.

22 Perusahaan Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan (Total 1.010.991 hektare)

Provinsi Aceh – 3 Perusahaan (110.275 ha)

Provinsi Sumatra Barat – 6 Perusahaan (191.038 ha)

Provinsi Sumatra Utara – 13 Perusahaan (709.678 ha)

6 Perusahaan Non-Kehutanan

Aceh

Sumatra Utara

Sumatra Barat