OJK Susun Skema Baru, Kredit Gedung Hijau dan Perhutanan Sosial Bisa Lebih Murah

Ajeng Dwita Ayuningtyas
30 April 2026, 22:15
Warga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tuan Krab mengecek jerigen berisi kepiting bakau di Hutan mangrove Teluk Pangpang, Tegaldelimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (27/10/2023). OJK tengah menggodok skema pembiayaan baru yang melibatkan penjamin s
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc.
Warga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tuan Krab mengecek jerigen berisi kepiting bakau di Hutan mangrove Teluk Pangpang, Tegaldelimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (27/10/2023). OJK tengah menggodok skema pembiayaan baru yang melibatkan penjamin sehingga kredit bank untuk perhutanan sosial bisa lebih murah.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan skema baru pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung proyek green building atau bangunan hijau dan perhutanan sosial. Harapannya, perbankan bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih terjangkau untuk proyek-proyek tersebut.  

Direktur Pengembangan Perbankan Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Bahruddin menjelaskan skema bakal melibatkan penjamin. “Jadi nanti akan ada agunan, harus ada yang menjamin, sehingga nanti risikonya bisa mengecil,” kata , dalam seminar Sustainable Finance Fest di Jakarta, Kamis (30/4). 

Untuk proyek perhutanan sosial, OJK tengah berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan dan lembaga internasional yang bersedia menjadi penjamin. Proyek ini termasuk yang dikategorikan berisiko oleh perbankan. Sebab, pengelolanya adalah masyarakat atau petani kecil. Maka itu, dibutuhkan penjamin. 

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara maupun hutan adat oleh masyarakat setempat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), pembiayaan berkelanjutan belum berjalan optimal. Problemnya antara lain, besarnya investasi untuk proyek berkelanjutan dan risikonya tinggi atau kerap dipersepsikan tinggi oleh perbankan. Selain itu, sumber daya manusia yang mengerti soal ini juga terpusat di bank-bank besar. 

LPPI menengarai, situasi ini juga membuat banyak pembiayaan berkelanjutan perbankan tak tepat sasaran.

add katadata as preferred source
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...